INDOPOSCO.ID – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi mengangkat transisi energi bersih sebagai bagian integral dari diplomasi strategis Indonesia. Langkah ini disertai seruan untuk melakukan kalibrasi ulang kemitraan internasional guna memastikan kerja sama yang berkeadilan, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Kebijakan tersebut ditegaskan dalam peluncuran laporan bertajuk Transformative Partnerships for Indonesia’s Clean Energy Transition, di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Laporan ini menandai upaya strategis untuk menempatkan transisi energi bersih bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang sekaligus instrumen kebijakan luar negeri Indonesia.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Muhamad Takdir, mengatakan Kemlu perlu memainkan peran koordinatif yang lebih kuat guna memastikan koherensi antara diplomasi, strategi industri, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Diplomasi transisi energi harus menjamin keadilan, saling menguntungkan, serta menghasilkan dampak pembangunan jangka panjang, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi kompetisi global yang semakin ketat,” ujarnya.
Laporan tersebut disusun oleh Synergy Policies bersama BSKLN Kemlu RI dan didukung oleh ViriyaENB. Dokumen itu menegaskan negara-negara berkembang perlu mampu menavigasi transisi energi global di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik atas rantai pasok, mineral kritis, kebijakan industri, serta dominasi teknologi hijau.
Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menekankan bagi Indonesia, transisi energi bersih tidak terpisahkan dari kedaulatan ekonomi dan otonomi strategis. Menurutnya, model kerja sama yang hanya berfokus pada investasi tidak cukup untuk mendorong transformasi struktural.
“Transformasi harus diukur dari penguatan kapabilitas domestik, peningkatan nilai tambah produksi, serta daya saing jangka panjang,” jelasnya.
Laporan tersebut mengusulkan kerangka kemitraan transformatif yang mendorong pengembangan industri bersama, kolaborasi riset terapan, produksi bersama, peningkatan kapasitas tenaga kerja, hingga pembangunan ekosistem industri berkelanjutan.
Pendekatan ini dinilai selaras dengan diskursus global di berbagai forum multilateral seperti G20 dan ASEAN, termasuk dialog Uni Eropa–Indo-Pasifik mengenai transisi energi berkeadilan dan ketahanan rantai pasok.
Senior Advisor Synergy Policies, Marzuki Darusman, menekankan pentingnya pendekatan whole-of-nation dalam tata kelola iklim.
“Pendekatan ini menyelaraskan kebijakan luar negeri, strategi industri, sistem keuangan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Mohamad Fadhil Hasan, yang menyatakan komitmen untuk melibatkan seluruh mitra guna memastikan percepatan transisi energi bersih sejalan dengan target nasional.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut dukungan penuh Kemlu sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan.
Peluncuran laporan ini turut dihadiri pembuat kebijakan, diplomat, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, asosiasi bisnis termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta asosiasi energi terbarukan seperti Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Selain itu, hadir pula pelaku sektor manufaktur hijau, pengolahan mineral kritis, pembiayaan berkelanjutan, akademisi, serta media.
Laporan ini dirumuskan melalui empat forum lintas sektor sejak Agustus 2025 yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, hingga media. Proses tersebut mengintegrasikan berbagai perspektif kebijakan dan tata kelola guna memastikan strategi yang dihasilkan memiliki landasan teknokratik kuat, selaras dengan agenda pembangunan nasional, serta responsif terhadap dinamika ekonomi-politik domestik dan global. (rmn)
