INDOPOSCO.ID – Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan anggaran pendidikan dinilai bukan semata soal angka di atas kertas. Analis komunikasi politik Hendri Satrio melihat akar polemik justru terletak pada perbedaan cara memaknai pendidikan itu sendiri.
Hensa, sapaan akrab Hendri Satrio, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Tanpa konsolidasi konsep, polemik serupa berpotensi terus berulang di masa depan.
“Jadi perdebatan tentang MBG yang ada di dalam anggaran pendidikan itu ini akibat perbedaan konsep pendidikan, nah konsep pendidikan ini harus diluruskan dulu, apakah pendidikan itu hanya sekedar proses belajar-mengajar ataukah ada embel-embel lain, misal MBG atau gaji tenaga pendidik,” kata Hensa melalui gawai, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, silang pendapat yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh perbedaan perspektif ketimbang persoalan substansi anggaran semata. Secara administratif, program MBG memang tercatat dalam pos anggaran pendidikan di APBN 2026.
Hensa pun tidak menampik bahwa secara faktual terdapat implikasi terhadap alokasi anggaran pendidikan.
“Ini kan sebetulnya apakah MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan, pada kenyataannya kan masuk,” jelasnya.
Namun, ia menilai penilaian soal “mengurangi” atau tidaknya anggaran pendidikan bergantung pada sudut pandang yang digunakan.
“Tapi apakah kemudian mengurangi? Ya tergantung dari perspektifnya, apakah MBG itu termasuk pendidikan, nah tapi apakah kemudian memotong? Saya setuju seperti kata Seskab Teddy dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, itu sudah ada di APBN dan disahkan DPR juga,” lanjutnya.
Bagi Hensa, perdebatan ini memperlihatkan perlunya kejelasan definisi agar tidak menimbulkan salah tafsir publik. Ia menekankan bahwa konsep pendidikan tidak selalu dipahami secara tunggal.
Sebagai ilustrasi, ia membandingkan model sekolah asrama dengan sekolah reguler. Di sekolah berasrama, interaksi siswa dan guru berlangsung nyaris sepanjang hari, tidak terbatas pada jam pelajaran. Sementara di sekolah biasa, proses pendidikan cenderung dipersepsikan sebatas kegiatan belajar-mengajar di kelas.
Lebih lanjut, founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menegaskan bahwa perbedaan sudut pandang inilah yang menurutnya menjadi akar polemik.
“Jadi menurut saya, perdebatan atau polemik ini terjadi karena adanya perbedaan konsep pendidikan, dan itu harus diluruskan, kalau tidak ya ke depannya akan begini-begini lagi,” tambahnya.
Di tengah dinamika anggaran negara yang semakin kompleks, perdebatan ini menjadi pengingat bahwa kejelasan konsep sama pentingnya dengan besaran angka. Tanpa fondasi pemahaman yang sama, kebijakan apa pun berpotensi memicu tafsir yang berbeda-beda. (her)
