INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya memastikan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan mendukung pelaksanaan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Evaluasi tersebut difokuskan pada lima sektor prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan.
Pernyataan itu disampaikan Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Sabtu (28/2/2026).
“Kami menyambut baik evaluasi BPKP terkait korelasi program pemerintah daerah pada lima sektor prioritas tersebut,” ujar Andra Soni.
Menurut Andra, evaluasi eksternal sangat penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus menjaga keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD 2026.
Ia menekankan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya membutuhkan penilaian objektif dari pihak independen untuk melihat sejauh mana program yang disusun benar-benar berdampak pada masyarakat.
Selain itu, evaluasi juga menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program yang dirancang selaras dengan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Andra Soni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap proaktif dan kooperatif dalam menyediakan data yang dibutuhkan selama proses evaluasi berlangsung.
“Data itu sudah ada, tinggal disampaikan dan kita koordinasikan bersama agar proses evaluasi berjalan baik. Harus ada komitmen karena BPKP hadir untuk membantu,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, menjelaskan bahwa proses yang dilakukan bukan audit, melainkan evaluasi perencanaan dan penganggaran.
Evaluasi bertujuan memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan APBD 2026, terutama jika ditemukan ketidaksesuaian antara output dan outcome program.
“Jika terdapat ketidaktepatan yang berpotensi menghambat pencapaian target, akan kami sampaikan sebagai rekomendasi perbaikan,” jelas Rusdy.
Ia menambahkan, lima sektor prioritas dipilih karena merupakan bagian dari program quick wins pemerintah pusat yang menuntut hasil cepat dan terukur.
Uji Kesesuaian dengan RKPD dan RPJMD
Proses evaluasi akan diawali dengan pengumpulan informasi awal, termasuk pernyataan manajemen terkait rincian program di masing-masing sektor.
Selanjutnya, program akan diuji kesesuaiannya dengan RKPD dan RPJMD, serta dianalisis efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung pembangunan daerah.
Proses ini membutuhkan waktu karena melibatkan tahapan pengujian data dan analisis mendalam sebelum rekomendasi final diberikan.
Dengan dukungan penuh dari Pemprov Banten, evaluasi ini diharapkan memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. (yas)
