INDOPOSCO.ID – Komitmen pemerintah menjadikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. Ia menegaskan, pembangunan PLBN harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Pernyataan tersebut merespons penegasan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk saat mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Jayapura pada 4 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Ribka menekankan bahwa pembangunan PLBN harus dirancang sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang mampu menggerakkan aktivitas perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
“PLBN tidak boleh berhenti sebagai monumen. Ia harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan Papua,” ujar Kang Aher, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Senin (16/2/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas untuk berkoordinasi secara intensif dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN sesuai prioritas dan kebutuhan riil daerah.
Menurutnya, langkah lintas kementerian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional, khususnya di Papua.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pembangunan infrastruktur di perbatasan harus dibarengi regulasi yang kuat dan adaptif.
Sinergi antara pemerintah pusat dan DPR RI, kata dia, penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki ruang dan fleksibilitas dalam mengelola potensi ekonomi kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
“Kita ingin PLBN menjadi simpul distribusi barang, jasa, dan investasi. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah daerah dapat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Kang Aher yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
“Komisi II DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mengawal pembangunan kawasan perbatasan agar selaras dengan prinsip keadilan wilayah sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke beranda terdepan Indonesia,” pungkasnya. (dil)
