INDOPOSCO.ID – Indonesia menegaskan arah baru diplomasi energi bersih dengan menekankan kemitraan internasional yang tidak lagi semata berorientasi pada arus investasi dan perdagangan, melainkan pada penguatan penguasaan teknologi, penciptaan nilai tambah nasional, serta peningkatan daya tawar Indonesia di tingkat global.
Pesan tersebut mengemuka dalam dialog media yang diselenggarakan Synergy Policies bersama Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dengan dukungan ViriyaENB. Kegiatan ini menjadi bagian dari perumusan model kemitraan transformatif energi bersih Indonesia-China.
Executive Director Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan target net zero emissions tidak dapat dicapai melalui pola kemitraan konvensional.
“Target net zero emissions tidak bisa dicapai dengan pola kemitraan biasa. Diplomasi energi perlu diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung transformasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Indonesia harus memperkuat daya tawarnya,” ujar Dinna, saat berdialog dengan media, di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Sejak pertengahan 2025, Synergy Policies mendampingi Kementerian Luar Negeri RI dalam mengidentifikasi solusi atas energy trilemma yang meliputi ketahanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dirumuskan pula model kemitraan yang mampu mempercepat akuisisi teknologi hijau guna mendukung transformasi industri nasional.
China dipilih sebagai mitra awal refleksi strategis karena posisinya sebagai produsen teknologi energi bersih terbesar dunia, khususnya dalam sektor tenaga surya dan rantai pasok industri hijau. Namun demikian, Dinna menegaskan pendekatan ini tidak bersifat eksklusif.
“Kuncinya bukan pada siapa mitranya, tetapi bagaimana strategi nasional kita. Negara mana pun yang dipilih harus berjalan dalam kerangka jangka panjang yang konsisten, bertahap, dan berorientasi pada penguatan kapasitas nasional,” jelas Dinna.
Forum tersebut merumuskan sejumlah elemen strategis kemitraan energi bersih transformatif, antara lain peningkatan standar produk dan layanan, riset dan inovasi bersama, kebijakan industri hijau yang kompetitif, pendekatan people-to-people hingga government-to-government termasuk pemerintah daerah, hilirisasi mineral kritis, serta penguatan kolaborasi Global South. Program domestik seperti percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW, kendaraan listrik, dan waste-to-energy dinilai berpotensi menjadi “champion” dalam kemitraan strategis tersebut.
Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menegaskan dukungan lembaganya difokuskan pada proses kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti.
“Transisi energi bukan hanya mengenai teknologi, tetapi juga tentang perbaikan tata kelola yang inklusif dan penguatan kebijakan serta standar. Kami mendukung kolaborasi lintas sektor dan kemitraan internasional untuk memperkuat fondasi transisi energi di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di BSKLN Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan diplomasi energi akan menjadi salah satu pilar utama posisi Indonesia dalam dinamika global.
“Ke depan, ukuran keberhasilan kerja sama bukan lagi sekadar angka investasi. Yang menentukan adalah apakah kemitraan itu memperkuat industri nasional, meningkatkan penguasaan teknologi, dan menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang diperhitungkan, bukan hanya sebagai pasar,” tegasnya.
Melalui pendekatan inklusif dengan pelibatan media dan prinsip Chatham House Rule, rekomendasi kebijakan yang tengah disusun diharapkan mampu menghadirkan arah diplomasi energi bersih yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Indonesia, tegas para peserta dialog, tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi energi global, tetapi menjadi aktor yang menentukan arah pengembangannya. (rmn)
