INDOPOSCO.ID – Pemerintah China berharap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, menyusul rencana Indonesia mengirim pasukan keamanan ke Palestina melalui skema International Stabilization Force (ISF).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa gencatan senjata penuh dan langgeng sangat penting untuk memulihkan stabilitas kawasan serta mengatasi krisis kemanusiaan yang masih berlangsung.
“Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng dapat terwujud, krisis kemanusiaan dapat diatasi secara efektif, dan stabilitas regional dapat dipulihkan secepatnya,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2/2026).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari ISF. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlah pasukan yang disiapkan mencapai ribuan personel dan akan difokuskan pada aspek stabilisasi keamanan serta kemanusiaan, tanpa keterlibatan dalam pelucutan senjata.
ISF dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 17 November 2025 yang diajukan oleh Amerika Serikat. Resolusi tersebut memberikan kewenangan kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk pasukan stabilisasi sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta dan pendanaan sukarela.
Dalam mandatnya, ISF bertugas membantu pengamanan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan, memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta mengamankan koridor kemanusiaan. Resolusi itu juga mengatur penarikan pasukan Israel setelah ISF mengambil alih kendali penuh keamanan di Gaza.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlangsung sejak 10 Oktober 2025, meski dilaporkan masih terjadi pelanggaran di lapangan. Situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut dinilai masih sangat rapuh.
China menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar mendasar konflik Palestina. Beijing juga menolak pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki serta segala bentuk aneksasi yang dinilai dapat merusak landasan politik solusi tersebut.
Indonesia sendiri menjadi salah satu penandatangan Piagam Dewan Perdamaian sebagai dasar pembentukan BoP pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Keterlibatan Indonesia disebut sebagai wujud komitmen aktif dalam mendukung perdamaian Palestina sesuai prinsip solusi dua negara.
Sejak konflik kembali memanas pada Oktober 2023, perang di Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya. Bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan, korban jiwa masih dilaporkan akibat insiden kekerasan yang terjadi di lapangan. (dil)
