INDOPOSCO.ID – Rencana pembangunan “Gedung Umat” setinggi 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mendapat dukungan dari DPR RI. Proyek strategis yang dipaparkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pusat perkantoran terpadu bagi lembaga-lembaga Islam nasional di lokasi premium ibu kota.
Gedung yang akan berdiri di atas lahan sekitar 4.000 meter persegi bekas Kedutaan Besar Inggris itu dirancang menjadi kantor bersama bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta berbagai organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Menurutnya, konsep kantor terpadu di satu kawasan strategis akan meningkatkan efisiensi tata kelola sekaligus menekan beban operasional lembaga-lembaga umat.
“Dengan berada di satu lokasi, biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. Anggaran dan energi bisa lebih difokuskan untuk program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan layanan sosial,” ujar pria yang akrab disapa Kang Aher itu dalam keterangannya yang diterima INDOPOSCO, Jumat (13/2/2026)
Lebih dari sekadar efisiensi, pembangunan Gedung Umat, ucap Kang Aher, juga dinilai memiliki makna simbolik. Berlokasi di kawasan prestisius Bundaran HI, gedung ini diharapkan merepresentasikan kontribusi umat Islam sebagai mayoritas bangsa dalam ruang-ruang strategis nasional, tanpa mengesampingkan prinsip kebhinekaan.
“Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional perlu mencerminkan seluruh elemen bangsa. Kehadiran Gedung Umat memastikan kawasan strategis tidak hanya didominasi fasilitas komersial, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keumatan yang produktif dan inklusif,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR khususnya Komisi II akan mengawal aspek tata ruang, pertanahan, dan tata kelola kelembagaan agar proyek ini berjalan transparan, sesuai regulasi, dan selaras dengan wajah Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai sosial dan kebangsaan.
Dengan dukungan politik di parlemen, Gedung Umat diproyeksikan menjadi ikon baru konsolidasi lembaga-lembaga Islam sekaligus simbol sinergi antara pemerintah dan umat dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan sosial di Indonesia.
“Kami di Komisi II DPR RI khususnya dari Fraksi PKS, akan terus mengawal aspek tata kelola pertanahan dan kelembagaan agar rencana strategis ini dapat terealisasi secara tepat guna dan memberi manfaat luas bagi umat dan bangsa,” demikian tutup Kang Aher yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini. (dil)
