INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat menyoroti skema reaktivasi otomatis peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang baru saja dinonaktifkan. Ia meminta pemerintah tidak hanya memprioritaskan pasien dengan penyakit berat atau katastropik, tetapi juga memastikan seluruh warga miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
Menurut Ru’yat, banyak warga yang secara ekonomi tergolong miskin ekstrem, namun tidak menderita penyakit katastropik. Kelompok ini dinilai tetap sangat rentan apabila tidak memiliki jaminan kesehatan saat jatuh sakit.
“Faktanya memang mereka miskin, meskipun mungkin sakitnya tidak katastropik. Jadi ini catatan penting, jangan sampai penonaktifan itu mengenai warga yang masih dalam desil 1 sampai desil 4,” ujar Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan pihak terkait di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling Sejahtera. Dan desil 1-4, yakni kategori sangat Miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) itu menegaskan, kebijakan reaktivasi harus berbasis data yang akurat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Ia mengingatkan potensi adanya warga miskin yang ditolak rumah sakit akibat status kepesertaan yang mendadak nonaktif.
Untuk itu, Ru’yat mendorong digelarnya pertemuan lintas komisi yang melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sinkronisasi dan validasi data kemiskinan harus segera dituntaskan agar kebijakan perlindungan kesehatan benar-benar tepat sasaran.
“Kami menunggu jadwal pertemuan dengan Kemensos dan BPS agar data akurat. Kita harus pastikan skema penanganan ini berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya. (dil)
