INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang kuat, berintegritas, dan dipercaya publik.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang digelar di kantor Kementerian PANRB, Rabu (11/2/2026).
“Reformasi birokrasi itu merupakan fondasi yang paling kuat untuk bagaimana membangun negara itu lebih kuat dan berintegritas,” ujar Rini dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi instrumen penting dalam memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat. Menurutnya, reformasi birokrasi juga menjadi mesin penggerak pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Kalau kita mempunyai birokrasi yang unggul, maka kapasitas negara juga semakin kuat. Semakin kita bisa mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkeadilan, kualitas layanan meningkat, dan kepercayaan publik semakin baik,” jelasnya.
Rini mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan birokrasi unggul sebagai salah satu syarat keberlangsungan peradaban negara, sejajar dengan penguatan pertahanan dan keamanan.
“Presiden pernah menyampaikan bahwa salah satu syarat keberlangsungan peradaban adalah birokrasi unggul. Ini menjadi taklimat yang sangat melekat di benak kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden memberikan delapan arahan utama saat dirinya dilantik, dengan penekanan bahwa birokrasi harus responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Keberhasilan reformasi birokrasi itu bukan hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi dari kualitas layanan publik yang kita berikan,” tegas Rini.
Dalam paparannya, Rini menjelaskan perjalanan panjang reformasi birokrasi Indonesia yang dimulai sejak 1998, kemudian diperkuat dengan grand design pada 2010, dan kini memasuki fase transformasi digital.
“Saat ini kita sedang dalam fase digital governance. Kita menuju transformasi digital sebagai fondasi human-based governance,” tutur Rini.
Ia menyebut digitalisasi layanan publik sudah tidak terhindarkan. Beberapa kementerian dan lembaga telah menghapus layanan manual dan beralih sepenuhnya ke digital, termasuk Kementerian Hukum dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ke depan, semua layanan publik untuk masyarakat akan kita lakukan secara digital,” kata Rini.
Rini juga mencontohkan digitalisasi layanan bantuan sosial yang disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi tiga tahapan, serta digitalisasi kearsipan dan pengembangan e-learning bagi aparatur sipil negara (ASN).
Rini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan secara global. Pada 2023, peringkat government effectiveness Indonesia meningkat ke posisi ke-65 dunia, sementara kualitas regulasi mencapai peringkat ke-84.
“Ini adalah capaian yang membanggakan bagi kita semua sebagai birokrat,” tambahnya.
Dengan arah transformasi digital hingga 2029, pemerintah berharap reformasi birokrasi tidak berhenti pada konsep, tetapi benar-benar menghadirkan layanan publik yang cepat, adil, dan berkualitas. Seperti ditegaskan Rini, birokrasi unggul bukan hanya mesin administrasi negara, melainkan tulang punggung kepercayaan publik dan kekuatan peradaban Indonesia di masa depan. (her)
