INDOPOSCO.ID – Reformasi birokrasi kini tidak lagi dipahami sebagai sekadar penataan prosedur dan struktur kelembagaan. Pemerintah mendorongnya menjadi sebuah gerakan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan akademisi, masyarakat, dan sektor swasta demi menghadirkan layanan publik yang responsif, transparan, dan mudah diakses.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah efektivitas penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik. Negara, menurutnya, harus hadir secara nyata melalui pelayanan yang cepat dan mudah dijangkau masyarakat.
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat,” ujar Rini saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (9/2/2026).
Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya agenda administratif, tetapi fondasi strategis bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Dalam konteks ini, akademisi diposisikan sebagai aktor strategis yang tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mengawal implementasi reformasi di lapangan.
Menurutnya, keterlibatan akademisi melalui riset berbasis bukti, advokasi kebijakan, dan penguatan ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi syarat penting bagi terwujudnya crowdsourced governance yang efektif.
Akademisi, lanjut Rini, dapat berkontribusi dalam berbagai peran: sebagai knowledge producer melalui riset kebijakan, policy think tank yang memberikan rekomendasi objektif, human capital builder yang mencetak aparatur dan pemimpin masa depan, hingga innovation and pilot lab untuk uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik. Selain itu, akademisi juga berperan dalam membangun diskursus publik yang kritis guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum IAPA Khairul Muluk menyoroti tantangan administrasi publik yang semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat. Menurutnya, tuntutan publik terhadap pelayanan negara terus meningkat dan sering kali melampaui kapasitas administrasi yang tersedia.
Ia menjelaskan bahwa tantangan birokrasi tidak lagi bersifat teknis semata, tetapi juga mencakup kompleksitas kebijakan lintas sektor, koordinasi pusat dan daerah, hingga tuntutan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.
Khairul menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya menyentuh struktur dan perilaku aparatur, tetapi juga harus menyentuh budaya organisasi. Tanpa budaya reformasi yang kuat, transformasi birokrasi akan berjalan lambat.
“IAPA tetap ingin menjadi mitra berfikir pemerintah, menjadi jembatan antara kampus dengan birokrasi. Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” katanya.
Seminar ini menegaskan bahwa masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem kolaboratif yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat. Reformasi birokrasi pun diposisikan sebagai agenda strategis nasional untuk menciptakan nilai publik yang berkelanjutan. (her)
