INDOPOSCO.ID – Nada suara Presiden Prabowo Subianto yang meninggi saat memberi peringatan kepada kader Partai Gerindra dinilai bukan sekadar luapan emosi. Bagi analis komunikasi politik Hendri Satrio, sikap itu justru menjadi penanda penting arah kepemimpinan Prabowo di awal pemerintahannya.
Hendri menilai, pesan keras tersebut merupakan upaya sadar Presiden untuk mengirim sinyal kuat ke publik bahwa hukum tidak akan tunduk pada loyalitas politik. Termasuk jika pelanggaran dilakukan oleh kader partainya sendiri.
“Kalimat peringatan itu diucapkannya dengan keras, menandakan jika dalam komunikasi ini Pak Prabowo serius terhadap semua yang berupaya melawan hukum,” ujar Hendri melalui gawai, Rabu (4/2/2026).
Pria yang akrab disapa Hensa itu menyoroti penggunaan bahasa yang lugas dan tanpa tedeng aling-aling. Menurutnya, pernyataan seperti “Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap” bukan sekadar gaya bicara spontan, melainkan strategi komunikasi politik yang diperhitungkan.
Menurut Hensa, pilihan kata yang terdengar kasar justru berfungsi mempertegas pesan moral: tidak ada ruang kompromi bagi pelanggaran hukum.
“Ini bisa menepis narasi bahwa kekuasaan akan melindungi kroni atau partai sendiri, justru sebaliknya, Prabowo menegaskan bahwa hukum di atas segalanya, bahkan di atas loyalitas partai,” tuturnya.
Lebih jauh, Hensa menilai pernyataan tersebut memiliki jangkauan audiens yang jauh lebih luas dibanding sekadar internal Gerindra. Forum Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, tempat Prabowo menyampaikan pesan itu, dihadiri pejabat lintas partai dari pusat hingga daerah.
Menurutnya, konteks forum tersebut membuat pesan Prabowo otomatis dibaca sebagai peringatan kepada seluruh partai koalisi.
“Ini pesan lintas partai, Pak Prabowo tidak ingin ada persepsi bahwa koalisi besar ini menjadi tameng bagi siapa pun yang nakal. Dengan menegaskan ‘saya tangkap’ tanpa terkecuali, ia membangun fondasi bahwa pemerintahan ini berbasis hukum, bukan berbasis patron politik,” terang Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Tak hanya soal penegakan hukum, Hensa melihat pernyataan Presiden juga membawa pesan simbolik tentang arah persatuan nasional. Dengan meniadakan sekat partai dalam penegakan aturan, Prabowo ingin memposisikan dirinya sebagai pemimpin seluruh rakyat, bukan milik kelompok tertentu.
“Peringatan ini sekaligus mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk rakyat tanpa memandang latar belakang politik,” kata Hensa.
Dalam konteks tantangan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih menghantui pemerintahan, Hensa menilai langkah Prabowo patut diapresiasi. Menurutnya, pesan tegas semacam ini setidaknya menjadi sinyal awal bahwa praktik impunitas elite tidak lagi mendapat ruang.
“Intinya Pak Prabowo berupaya menyampaikan bahwa mandat rakyat yang ia pegang digunakan untuk melayani semua, bukan melindungi yang salah, dan ini seharusnya bisa memperkuat legitimasi kepemimpinannya di mata masyarakat,” tutupnya. (her)
