INDOPOSCO.ID – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, menegaskan komitmen mereka untuk melindungi warga negara Indonesia di tengah semakin banyak WNI yang melapor ke kedutaan tersebut.
“KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar WNI terpenuhi selama menunggu proses kepulangan ke Indonesia,” ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, melalui keterangan pers pada Sabtu (31/1/2026).
Dubes Santo menyatakan jumlah WNI yang melapor ke KBRI Phnom Penh masih terus meningkat. Mereka adalah para WNI yang sebelumnya terjebak dalam sindikat penipuan daring di negara itu.
Sejak 16 Januari 2026 hingga 31 Januari 2026 pukul 17.00 waktu setempat, tercatat hingga 2.887 WNI telah datang langsung ke KBRI untuk meminta fasilitasi proses kepulangan ke Indonesia.
Di tengah lonjakan kasus tersebut, serta berkembangnya polemik di tanah air terkait status hukum para WNI, KBRI Phnom Penh fokus pada tugas utamanya, yaitu membantu WNI di luar negeri yang memerlukan fasilitasi dan pelindungan.
Pada saat yang sama, KBRI terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk instansi penegak hukum, mengenai tindak lanjut yang diperlukan setibanya para WNI di tanah air.
Mayoritas WNI yang melapor ke KBRI mencari penginapan di guest house atau hotel secara mandiri sambil menunggu proses deportasi. Namun, saat ini lebih dari 900 WNI lainnya berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan oleh KBRI Phnom Penh dengan otoritas setempat.
Di lokasi tersebut, KBRI berupaya menyediakan kebutuhan dasar para WNI, terutama makanan dan minuman. Didukung oleh tim perbantuan teknis dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, proses asesmen laporan WNI dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terus ditingkatkan dan dipercepat.
KBRI berharap seluruh WNI tanpa paspor dapat segera kembali ke tanah air dengan dokumen perjalanan baru. Dalam waktu dekat KBRI juga secara intensif berkoordinasi dengan otoritas imigrasi setempat untuk memperoleh izin keluar wilayah Kamboja serta keringanan denda keimigrasian. (ney)
