INDOPOSCO.ID – Di tengah riuh notifikasi, linimasa yang bising, dan opini yang saling bersahutan, komunikasi publik perlahan diuji: apakah masih sekadar etalase pencitraan, atau benar-benar jembatan kepercayaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih jalur kedua. Melalui berbagai forum dialog dan keterbukaan informasi, Pemda mencoba menampilkan cara kerja birokrasi apa adanya, tanpa pengeras suara buatan, tanpa pasukan buzzer.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa komunikasi tidak seharusnya berhenti pada publikasi satu arah.
“Terutama bagi pejabat, komunikasi itu jangan dianggap sebagai publikasi saja, komunikasi itu harus menjadi ruang dialog yang terbuka dengan orang dalam,” ujar Pramono dalam pembukaan diskusi Executive Breakfast Meeting bertajuk “Riah Riuh Komunikasi” di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Pram -sapaan Pramono Anung-, tantangan terbesar komunikasi birokrasi justru terletak pada kejujuran menyampaikan proses, bukan sekadar hasil.
Publik, kata dia, berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah, termasuk kerumitan dan keterbatasannya.
“Komunikasi itu kan pilihan, memiliki ruang depan dan belakang, buat saya antara ruang depan dan belakang itu harus sama dan itu yang saya lakukan saat memimpin Jakarta saat ini,” kata Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) itu
Sikap tersebut pula yang membuatnya mengambil jarak dari praktik memperbesar citra di media sosial melalui jasa buzzer atau pembelian pengikut.
”Ada yang menyarankan, saya menolak. Biarkan saya seperti ini saja,” jelasnya.
Ia menuturkan, pendekatan yang natural justru membuahkan kepercayaan publik. Dalam pengalamannya, elektabilitas bisa tumbuh tanpa harus dipoles secara artifisial.
Bahkan, lanjut Pram, dengan komunikasi yang natural kata Pramono, dirinya bisa meraih 50,07 persen, dari awalnya ketika di survei hanya 0,1 persen.
Pram juga menegaskan bahwa keterbukaan tidak identik dengan bebas kritik. Ia mengaku siap menerima sorotan tajam, termasuk saat kebijakan atau prioritasnya dianggap kontroversial.
“Ya saya juga tidak anti kritik, saat banjir saja saya malah urus The Jak, ini pasti ada kritik. Tidak apa, tetapi saya juga terus bekerja mengeruk kali,” tambahnya.
Di tengah derasnya arus informasi dan strategi pencitraan digital, pilihan Pramono terdengar sederhana, bahkan nyaris kuno: berbicara apa adanya, bekerja apa adanya. Namun justru di sanalah komunikasi menemukan maknanya, bukan sebagai alat untuk terlihat, melainkan sebagai cara untuk dipercaya. (her)
