INDOPOSCO.ID – Danantara tidak hanya diuji dari neraca keuangannya, tetapi juga dari seberapa jauh keberadaannya dirasakan oleh masyarakat di luar pusat kekuasaan ekonomi. Tanpa pendekatan yang inklusif, lembaga ini dinilai berisiko dipersepsikan sebagai proyek elite yang jauh dari kebutuhan daerah.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menekankan, pemerataan manfaat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan Danantara, terutama bagi wilayah yang selama ini bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar.
“Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar, tanpa mekanisme distribusi yang adil,” kata Hensa -sapaan Hendri Satrio- melalui gawai, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai, konsentrasi BUMN di Pulau Jawa berpotensi membuat efek ekonomi Danantara semakin timpang bila tidak diimbangi kebijakan afirmatif untuk wilayah lain.
“Danantara berpotensi memperbesar ketimpangan antarwilayah. Misalnya, Jawa Barat mungkin punya banyak BUMN yang berpusat di sana. Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin banyak BUMN yang ada di sana. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah ini musti juga dipikirkan,” ujar Hensa.
Di sisi lain, Hensa menilai persoalan komunikasi publik menjadi kunci agar Danantara tidak kehilangan legitimasi sosial.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik,” imbuhnya.
Menurutnya, kemasan komunikasi yang terlalu elitis hanya akan memperbesar jarak antara kebijakan pusat dan harapan masyarakat.
“Danantara itu besar namanya, waktu launching juga besar-besaran. Ada tiga presiden datang ke sana, nah menurut saya publik butuh narasi keadilan dan bukti konkrit, bukan hanya janji dan jargon untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis, dan membuka ruang dialog buat masyarakat,” tutur Hensa.
Selain itu, lanjut Hensa, rencana penyederhanaan jumlah BUMN juga dinilai berpotensi memunculkan gejolak sosial-politik baru di internal perusahaan negara.
“Ada isu katanya dari 800 BUMN mau jadi 200 BUMN. Nah itu kan juga problem tersendiri tuh. Itu karyawan, direksi, komisaris, para tim suksesnya mau dikemanakan kalau dari 800 ke 200,” tambahnya.
Bagi Hensa, tantangan-tantangan tersebut harus dijawab dengan kebijakan yang terbuka dan berpihak pada kepentingan publik luas, bukan hanya kelompok tertentu. Tanpa itu, Danantara sulit menjadi simbol pembangunan bersama, alih-alih sekadar proyek besar yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. (her)
