INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menilai program Kebun Pangan Perempuan memiliki nilai strategis karena menyasar aspek hilir pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan komunitas.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan untuk membahas Program Kebun Pangan Perempuan sebagai upaya terintegrasi memperkuat ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan desa berkelanjutan.
“Program ini juga berpotensi mendukung penyediaan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui penguatan pasokan pangan lokal berbasis komunitas,” katanya sebagaimana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Pilot Program Kebun Pangan Perempuan telah dimulai di beberapa kabupaten melalui kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Yayasan Bambu Lestari, dan berbagai mitra. Program itu rencananya diperluas ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatera Barat, dan Aceh, seiring penguatan integrasi kebijakan dan kelembagaan.
Program itu sejalan pula dengan agenda ketahanan iklim dan pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain melalui pemanfaatan bambu sebagai material ramah lingkungan, penguatan sistem pencatatan pangan lokal, serta pengelolaan lahan berbasis komunitas.
Ia menggarisbawahi target pengembangan 20 ribu titik Kebun Pangan Perempuan secara kumulatif dalam empat tahun ke depan.
Ia juga menegaskan komitmen memfasilitasi koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini ditujukan untuk memastikan Kebun Pangan Perempuan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan memberikan dampak berkelanjutan bagi perempuan, keluarga, dan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Bappenas turut menyampaikan bahwa KemenPPPA lebih banyak berperan pada aspek hilir.
“Ke depan, penguatan pendekatan mainstreaming isu pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga menjadi krusial, mengingat karakter isu tersebut yang bersifat lintas sektor (cross-cutting) dan berdampak luas terhadap pembangunan nasional,” ujar dia. (ney)
