INDOPOSCO.ID — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan sebagai fondasi memperkuat ekosistem perumahan nasional menuju tahun 2026. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis (15/1/2026).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa potensi pasar rumah subsidi ke depan masih sangat besar, terutama dari kalangan generasi muda. Berdasarkan data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), mayoritas pendaftar rumah subsidi berasal dari generasi Z dan milenial.
“Pasar rumah subsidi ke depan masih sangat terbuka. Data kami menunjukkan peminat terbesar berasal dari generasi Z dan milenial, dan trennya terus meningkat,” ujar Heru.
Ia mengungkapkan, pada semester II tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pendaftar SiKasep lebih dari 50 persen. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan akad massal.
“Pelaksanaan akad massal yang kami lakukan dua kali sepanjang 2025 terbukti efektif meningkatkan awareness masyarakat terhadap program rumah subsidi,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, BP Tapera juga menyampaikan strategi percepatan penyaluran rumah subsidi tahun 2026 melalui pendekatan sinergi antar pemangku kepentingan, inovasi kebijakan pembiayaan, serta promosi dan edukasi kepada masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menegaskan komitmennya mendukung FLPP melalui pendanaan jangka panjang murah. Direktur Utama PT SMF menyebutkan bahwa sejak 2018 pihaknya telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp11,6 triliun untuk mendukung sekitar 350 ribu unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Bank BTN sebagai bank penyalur FLPP terbesar pada 2025 menyoroti tantangan di sisi penyediaan rumah, khususnya terkait perizinan dan kepastian administrasi lahan.
“Tantangan terbesar saat ini bukan pada pembiayaan, tetapi pada proses perizinan, PBG, dan sertifikat yang belum terpecah. Kami berharap persoalan ini bisa diperbaiki pada 2026,” ujar perwakilan Bank BTN.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan perumahan nasional.
“Kita ingin ekosistem perumahan ini berjalan selaras. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi yang kuat antara regulator, pembiayaan, pengembang, dan sektor swasta,” kata Maruarar.
Melalui forum silaturahmi dan koordinasi awal tahun ini, BP Tapera menilai terbangunnya keselarasan visi dan semangat kebersamaan antar pelaku ekosistem perumahan menjadi modal penting untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional dan pencapaian target pada tahun 2026. (eva)
