INDOPOSCO.ID – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memperkuat langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) regional di Asia. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kerja sama lintas negara guna mendukung target dekarbonisasi kawasan sekaligus membuka peluang industri rendah karbon di Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Utojo Danusaputro, dalam panel diskusi Japan CCUS Summit 2026 bertajuk “From Partnerships to Projects: Delivering Cross-Border CCS between Japan and Asia” di Tokyo, Jepang, pada Senin (19/10/2026).
Dalam forum tersebut, Dannif menekankan bahwa keberhasilan proyek CCS lintas negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas penyimpanan karbon yang tersedia. Kepastian regulasi, koordinasi kelembagaan, dan kelayakan finansial jangka panjang menjadi faktor penting untuk menarik investasi industri, khususnya dari Jepang.
Menurutnya, proyek CCS membutuhkan kepercayaan investor karena investasi yang ditanamkan harus menopang operasional dan pengelolaan karbon dalam jangka panjang, bahkan hingga 20-30 tahun.
“Bagi investor dan industri penghasil emisi di Jepang, kepercayaan dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kepastian regulasi untuk mengelola risiko jangka panjang, kejelasan kelembagaan yang terkoordinasi dan transparan dalam pengelolaan perizinan hingga pengawasan lintas batas, serta kelayakan finansial jangka panjang (bankability),” ujar Dannif.
Ia menjelaskan, pengembangan CCS lintas negara merupakan kemitraan strategis dua arah. Di satu sisi, industri penghasil emisi membutuhkan solusi penyimpanan karbon yang aman dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyedia fasilitas penyimpanan seperti Pertamina memerlukan kepastian pasokan karbon dioksida (CO₂), kesiapan fasilitas penangkapan karbon, serta komitmen komersial dalam jangka panjang.
Pembangunan hub CCS juga membutuhkan investasi awal yang besar, mulai dari studi karakterisasi geologis, pengeboran sumur, pembangunan fasilitas injeksi, hingga infrastruktur transportasi karbon. Karena itu, kepastian volume emisi dan kontrak kerja sama jangka panjang menjadi elemen penting untuk menjaga kelayakan proyek.
“Proyek CCS lintas batas bukan sekadar transaksi komersial penyimpanan karbon, melainkan sebuah kemitraan strategis jangka panjang. Bagi perusahaan seperti Pertamina, pembangunan hub CCS memerlukan investasi awal yang sangat besar untuk studi karakterisasi, pengeboran sumur, fasilitas injeksi, hingga infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, kami membutuhkan kepastian volume emisi, kesiapan fasilitas penangkapan di pihak industri, dan kontrak kerja sama jangka panjang,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi proyek, Dannif mendorong para pengembang CCS membangun kepercayaan melalui transparansi, mengembangkan infrastruktur berskala hub, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, serta mengonsolidasikan kemitraan jangka panjang dengan para pelaku industri.
PHE menargetkan pencapaian tonggak penting dalam dua hingga tiga tahun ke depan, yakni terwujudnya keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) pada proyek CCS lintas batas komersial pertama di kawasan Asia-Pasifik hingga memasuki tahap injeksi.
Menurut Dannif, keberhasilan proyek perintis tersebut akan menjadi pembuktian bagi pengembangan CCS lintas negara di kawasan. Proyek yang mampu menunjukkan proses penangkapan, pengangkutan lintas batas secara aman, serta penyimpanan CO₂ secara permanen dengan dukungan regulasi yang andal berpotensi membuka jalan bagi proyek-proyek berikutnya.
“Jika proyek pertama ini berhasil membuktikan bahwa CO₂ dapat ditangkap di satu negara, diangkut secara aman melintasi batas negara, dan disimpan secara permanen di bawah kerangka regulasi yang andal, maka pasar akan bergerak cepat dari tahap diskusi menuju replikasi. Keberhasilan ini akan memvalidasi kerangka kerja regulasi, model bisnis, solusi teknis, hingga struktur kemitraannya,” papar Dannif.
Pengembangan CCS lintas negara tersebut juga sejalan dengan visi Asia Zero Emission Community (AZEC), yang mendorong kolaborasi negara-negara Asia dalam mempercepat transisi menuju emisi nol bersih. Melalui kerja sama ini, Jepang berpeluang memperoleh kepastian solusi penyimpanan emisi jangka panjang, sementara Indonesia dapat mengembangkan industri rendah karbon bernilai tambah.
“Bersama pemerintah, kami berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai hub CCS regional yang andal dan terpercaya untuk mendukung perjalanan dekarbonisasi di Asia,” ujar Dannif.
PHE menegaskan akan terus mengembangkan bisnis dan mengelola operasi hulu minyak dan gas bumi secara berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Komitmen tersebut turut diperkuat melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, budaya kepatuhan, serta upaya pencegahan kecurangan (fraud) guna mewujudkan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. (rmn)
