INDOPOSCO.ID – Akurasi data, transaksi yang terintegrasi, dan kesiapan audit menjadi kunci penguatan tata kelola keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Untuk memastikan pengelolaan dana negara semakin transparan dan akuntabel, LPDB Koperasi mematangkan persiapan laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 melalui rekonsiliasi data dan penguatan sistem keuangan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Rekonsiliasi Data Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu-Kamis (21-22/10/2026). Forum ini mempertemukan jajaran LPDB Koperasi, mitra perbankan, Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan, serta perwakilan Kementerian Keuangan.
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan tata kelola yang baik. Integrasi sistem keuangan telah dilakukan untuk menyinkronkan data transaksi sekaligus mempermudah mitigasi risiko.
“Transformasi sistem keuangan telah didukung oleh teknologi dan inovasi. Namun, seluruh proses tersebut tetap harus dijalankan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Krisdianto, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik maupun regulator terhadap pengelolaan dana bergulir.
“Pastikan setiap rupiah dana kelolaan negara tercatat dengan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Rapat tersebut menyoroti empat agenda utama. Pertama, evaluasi Cash Management System (CMS) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Setelah menerapkan sistem BNI untuk pembayaran pihak ketiga, LPDB Koperasi mendorong pengembangan layanan transaksi real time agar semakin responsif terhadap kebutuhan mitra di seluruh Indonesia.
Kedua, rekonsiliasi corporate card bersama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas untuk mendukung operasional dan evaluasi lapangan ini perlu diimbangi dengan kedisiplinan pembayaran serta pencatatan transaksi yang tertib.
Ketiga, persiapan audit laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 bersama KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan. Krisdianto menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan proses yang matang agar audit berjalan optimal serta menghasilkan penilaian independen sesuai kondisi sebenarnya.
Keempat, pendalaman pelaporan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Badan Layanan Umum (BLU), bersama Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. LPDB Koperasi yang telah mengikuti uji coba pada modul pelaksanaan terus mendorong pendalaman sistem untuk memperkuat proses pelaporan.
Krisdianto meminta seluruh peserta tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan solusi dan tindak lanjut yang terukur. Tim keuangan juga diminta menetapkan jadwal penyelesaian yang jelas untuk setiap agenda.
“Jadikan forum ini sebagai ruang diskusi yang produktif. Sampaikan kendala di lapangan, cari solusinya bersama, dan hasilkan komitmen serta rencana aksi yang konkret untuk segera dilaksanakan,” tambahnya.
Melalui langkah tersebut, LPDB Koperasi menargetkan rekonsiliasi, penyusunan laporan, dan persiapan audit 2026 berlangsung lebih terkoordinasi. Penguatan tata kelola ini sekaligus menjadi fondasi bagi pengelolaan dana bergulir yang kredibel dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan ekosistem koperasi di Indonesia. (her)
