INDOPOSCO.ID – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis laporan riset kualitatif bertajuk “Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional” yang digelar di Jakarta, pada Minggu (11/1/2026).
Riset ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 2–3 Desember 2025 dengan melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, NGO (Organisasi Non-Pemerintah), mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang, pengusaha, ketua RT, hingga guru, dengan komposisi 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.
Founder KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan riset ini bertujuan memberi gambaran kepada elite politik dan para calon pemimpin mengenai standar kepemimpinan yang diharapkan masyarakat.
“Riset ini untuk menginformasikan kepada elit politik, kepada calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia,” kata Hensa -sapaan Hendri Satrio-, Minggu (11/1/2026).
Ia menegaskan, riset tersebut tidak dimaksudkan untuk mengangkat figur tertentu, melainkan memberi panduan bagi publik dalam memilih pemimpin.
“Jadi hari ini kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia, ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa, karakter, kriteria, kategori, dan isu yang dibawa oleh mereka,” jelas Hensa.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menyebut terdapat empat kriteria utama yang konsisten muncul dalam penentuan pemimpin ideal, yakni integritas, kompetensi, kemampuan menginspirasi, dan visi masa depan. Ia menambahkan, semakin besar tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin, semakin tinggi pula standar integritas yang dituntut.
“Semakin jujur lingkungan yang diurus akan semakin tinggi integritas yang dibutuhkan, dan riset ini seperti menjadi justifikasi yang saya katakan,” ujar Sudirman.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan, perbedaan pandangan antara elite dan non-elite merupakan hal wajar. “Menurut saya wajar antara elite dan non elite itu beda persepsi terkait pemimpin ini, karena elite ini memang fokus pada hulu seperti good governance dan lainnya sementara non elite fokus hilir dan nyata,” tuturnya.
Sementara itu, Peneliti BRIN Prof. R. Siti Zuhro menilai proses rekrutmen kepemimpinan nasional saat ini tidak berjalan mulus.
“Kita merasakan ada dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan yang tidak mulus yang ditandai oleh suksesi baik nasional maupun daerah, padahal negara kita ini luas, tapi ketika Pilpres ini seperti tidak ada orang, apa yang salah?,” kata Siti Zuhro.
Karena itu, ia menilai eksplorasi melalui FGD perlu diapresiasi. “Karena sulit saat ini memunculkan pemimpin yang ideal, elemen dari masyarakat, ormas, NGO hingga partai politik seperti di bonsai, maka dari itu eksplorasi seperti ini patut diapresiasi,” terangnya.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menilai hasil riset ini pada dasarnya memotret harapan publik yang telah lama ada. “Bagi saya banyak hal dari riset ini menjelaskan harapan publik dari pemimpin yang sebenarnya saat ini, kriteria yang dijelaskan dalam riset ini seperti memvalidasi keinginan masyarakat akan pemimpin sejak lama,” ucap Feri.
Sementara itu, ekonom Talitha Chairunissa menyoroti pentingnya ketegasan bagi pemilih di Indonesia. “Ketegasan itu masih dinyatakan sebagai satu hal penting bagi voters di Indonesia, masyarakat Indonesia senang sekali dengan pemimpin yang tegas,” kata Talitha.
Namun ia mengingatkan adanya potensi kompromi moral. “Tradeoff ini adalah apa yang mau saya korbankan demi saya mendapatkan sesuatu,” jelas Talitha.
“Namun, ketika pemimpin yang tegas itu berani mengorbankan sesuatu, misal ‘yaudah deh enggak apa-apa gak jujur yang penting jalan’, nah ini yang bahaya karena morality ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Laporan KedaiKOPI juga mencatat perbedaan preferensi antara kelompok elite dan non-elite. Elite cenderung memilih pemimpin dengan visi besar, kemampuan strategis, dan orientasi pada isu geopolitik, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, kelompok non-elite lebih menekankan empati, kesederhanaan, respons cepat terhadap krisis, religiusitas, serta isu-isu langsung seperti bantuan sosial, pangan murah, layanan BPJS, dan Palestina.
Meski demikian, kedua kelompok sepakat pada pentingnya pengalaman, prestasi tanpa kontroversi, serta pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Riset ini juga menemukan bahwa politik uang dipandang sebagai praktik yang lazim dalam kontestasi, baik dalam bentuk sedekah, uang transport, maupun kontrak politik. (her)
