INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penguatan standar layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 8 Januari 2026 mendatang.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan kesiapan menyeluruh SPPG menjadi faktor kunci keberhasilan MBG, mengingat besarnya cakupan penerima manfaat program tersebut. Sedikitnya 55 juta anak dan kelompok sasaran lain akan bergantung pada kualitas layanan gizi yang disediakan.
Netty menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadikan peningkatan mutu layanan SPPG sebagai prioritas utama, setelah pembangunan fondasi program dilakukan secara masif sepanjang 2025.
“Dengan skala sebesar itu, MBG tidak bisa hanya dipandang sebagai program distribusi makanan. Mutu, keamanan pangan, dan konsistensi layanan di tingkat SPPG justru menjadi penentu utama keberhasilan,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu tersebut mengapresiasi capaian pembangunan lebih dari 19 ribu SPPG di berbagai daerah sepanjang 2025.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan nasional secara serentak membutuhkan standar operasional yang sama dan dijalankan secara disiplin di seluruh wilayah.
“Ketika MBG dijalankan bersamaan, setiap SPPG harus benar-benar siap, mulai dari kebersihan dapur, kualitas dan variasi menu, kesiapan sumber daya manusia, hingga sistem distribusi yang aman dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain aspek layanan, Netty juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Menurutnya, MBG merupakan program strategis dengan anggaran besar dan dampak langsung terhadap kesehatan serta tumbuh kembang anak.
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tujuan program tercapai secara optimal. Komisi IX DPR siap mengawal agar MBG berjalan akuntabel, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.
Terkait pelaksanaan MBG di wilayah terdampak bencana yang dialihkan untuk kebutuhan pengungsi, Netty menilai hal tersebut sebagai bukti fleksibilitas program dalam merespons kondisi darurat.
“MBG tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting. Ke depan, pendekatan adaptif ini perlu diperkuat dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. (nas)
