INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia menyatakan kekhawatiran yang mendalam terkait segala bentuk tindakan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan Amerika Serikat di Venezuela, karena hal tersebut berpotensi menjadi contoh buruk tatanan hubungan antarnegara di masa depan.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional,” kata Kementerian Luar Negeri dalam akun resmi X @Kemlu_RI, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional,
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa kedaulatan dan kehendak rakyat Venezuela harus dihormati oleh komunitas global, terutama dalam hak mereka untuk menetapkan arah kebijakan dan masa depan negara secara mandiri.
“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka,” ucap Kemlu RI.
Di samping itu, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas terus memantau secara saksama perkembangan situasi di Venezuela. Bersama seluruh perwakilan RI di kawasan, KBRI Caracas secara aktif memastikan kondisi dan keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di Venezuela.
“khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Kemlu RI.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melancarkan serangan militer berskala besar terhadap Venezuela dan mengklaim menangkap pemimpinnya Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026).
Trump mengumumkan hal tersebut di platform Truth Social miliknya pada dini hari waktu setempat, tak lama setelah ledakan keras dilaporkan terjadi di ibu kota Venezuela, Caracas, menandai eskalasi besar-besaran terhadap negara Amerika Latin tersebut.
“Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS,” kata Trump terpisah dalam platform Truth Social seperti dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (3/1/2026). (dan)
