INDOPOSCO.ID – Gebrakan baru muncul dari Kabupaten Bogor. Di tengah upaya pemerintah memperkuat pembangunan dari desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menunjuk APDESI Merah Putih Kabupaten Bogor sebagai contoh nasional bagi organisasi pemerintah desa di seluruh Indonesia.
Penetapan itu bukan tanpa alasan. Selama tiga tahun terakhir, APDESI Merah Putih Kabupaten Bogor konsisten menggelar Jambore Kepala Desa, sebuah forum yang menyatukan seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk memperkuat kolaborasi dan visi pembangunan.
“Menurut saya ini bisa dijadikan role model untuk menyatukan visi, semangat dalam rangka kita menyukseskan program Bapak Prabowo karena kuncinya di desa,” ujar Yandri saat membuka Jambore Kepala Desa se-Kabupaten Bogor di Rindam Jaya, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jumat (5/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pola kebersamaan seperti yang terlihat di Kabupaten Bogor menjadi elemen penting untuk mempercepat agenda pembangunan nasional.
“Jadi kalau semua desa seperti Kabupaten Bogor kompak, semangat, untuk mempercepat Asta Cita ke-6 haqqul yaqin saya bisa lebih gampang. Maka model begini menyatukan semangat, kekompakan bisa menyatukan seperti Jambore,” sambungnya.
Jambore yang berlangsung pada 5–6 Desember itu merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sukses digelar pada 2022 dan 2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, APDESI Merah Putih, dan Kemendes PDT yang secara aktif mendorong penguatan kapasitas desa.
Bagi Yandri, forum ini bukan sekadar acara berkumpul. Ia melihatnya sebagai wadah strategis untuk membangun persatuan, berbagi inovasi, hingga merumuskan program bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka, tidak berlebihan bila kegiatan ini dianggap layak direplikasi di daerah lain.
“Asosiasi pemerintah desa Ini sangat bagus sekali untuk mengangkat kebersamaan. Kita lihat pola yang dibangun Kabupaten Bogor ini kita replikasi bisa kita tularkan ke desa lain,” tambahnya.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai diskusi tematik pembangunan desa bersama Forkopimda dan legislatif, hingga aktivitas yang dirancang untuk memperkuat solidaritas lintas desa.
Model seperti ini diyakini dapat menciptakan relasi yang lebih cair, meningkatkan koordinasi, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan di tingkat akar rumput. (srv)
