INDOPOSCO.ID – Gelombang banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kembali membuka mata publik mengenai rapuhnya ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat.
Di tengah upaya evakuasi dan penanganan darurat, muncul suara kritis dari pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, yang menilai bahwa bencana tersebut bukan sekadar persoalan alam semata, tetapi cerminan dari kesalahan manusia dalam memperlakukan lingkungannya.
Tulus menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak banjir yang memaksa ribuan warga harus mengungsi dan kehilangan harta benda. Namun di balik empatinya, ia mendorong publik untuk jujur melihat akar persoalan yang sesungguhnya.
“Ini sejatinya bukan musibah, bukan pula bencana alam. Tetapi bencana yang dibuat oleh manusia (man made disaster). Jangan salahkan alam,” kata Tulus melalui gawai, Minggu (30/11/2025).
Ia memaparkan bahwa banjir yang muncul hampir setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia bukan sekadar fenomena alam. Menurutnya, kerusakan lingkungan telah berlangsung secara masif selama bertahun-tahun, terutama akibat praktik penggundulan hutan atau deforestasi yang dilakukan tanpa aturan dan tanpa pertimbangan jangka panjang.
Tulus menyebutkan bahwa banyak kawasan hutan yang hilang karena dialihfungsikan menjadi area tambang, perkebunan kelapa sawit, dan tanaman pangan skala besar. Ia juga menyoroti perluasan kebun tembakau dan sejumlah komoditas lainnya yang terus menggerus tutupan hutan di berbagai provinsi.
“Banjir yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena dampak praktik penggundulan hutan secara ugal-ugalan serta alih tata guna lahan untuk tambang, perkebunan sawit, dan tanaman pangan lainnya,” tuturnya.
Menurut Tulus, kerusakan ini telah memicu ketidakseimbangan ekologi secara sistematis. Tanah kehilangan kemampuan menyerap air, aliran sungai menjadi dangkal, dan hilangnya pepohonan mempercepat laju limpasan saat hujan turun. Banjir besar yang kini melanda sebagian Sumatra hanyalah peringatan keras dari alam atas tindakan keliru manusia selama bertahun-tahun.
“Bahkan juga untuk kebun tembakau. Ini hanyalah alarm awal dari alam. Atas nama pembangunan, seharusnya tidak melakukan destruksi terhadap alam, terhadap hutan,” ujarnya mengingatkan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa bencana dengan skala lebih besar bisa terjadi sewaktu-waktu jika tak ada perubahan kebijakan dan pola pikir dalam pengelolaan sumber daya alam. Perbaikan kosmetik saja tidak cukup. Ia mendesak pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang bersifat mendasar dan radikal demi menjaga keselamatan generasi mendatang.
“Bencana yang lebih dahsyat akan terus mengintai, bahkan menjadi keniscsyaan, jika tak ada mitigasi yang radikal untuk menyelamatkannya,” tambah eks Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu.
Dengan kondisi yang kian mengkhawatirkan, suara dari para pemerhati lingkungan dan perlindungan konsumen menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas kesabaran. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan datang, tetapi apakah manusia siap berubah sebelum terlambat. (her)
