INDOPOSCO.ID – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Taman Asuh Ramah Anak (TARA) di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan anak di layanan pengasuhan, termasuk yang baru-baru ini mencuat di sebuah daycare di Kota Yogyakarta dan Kota Banda Aceh.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat jumlah daycare di Indonesia mencapai 2.593 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 30 yang berstatus negeri, sementara mayoritas, yakni 2.563, dikelola oleh swasta.
Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa sekitar 44 persen daycare belum memiliki izin atau legalitas, dan hanya 39,7 persen yang memiliki izin operasional. Bahkan, baru 12 persen yang memiliki tanda daftar dan 13,3 persen berbadan hukum.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 20 persen daycare belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), serta 66,7 persen tenaga pengelolanya belum tersertifikasi. Menjawab tantangan tersebut, BSN telah menetapkan SNI 9255:2025 tentang Taman Asuh Ramah Anak sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan daycare yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak.
Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati mengatakan, bahwa penerapan SNI ini merupakan langkah strategis untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan optimal meskipun berada dalam pengasuhan sementara. Menurutnya, daycare memiliki peran krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak usia 0–6 tahun, yaitu fase fundamental yang tidak dapat terulang.
“Melalui SNI Taman Asuh Ramah Anak, kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan fisik maupun psikologisnya, terutama di masa golden age-nya. Harapannya, SNI dapat menjawab kegundahan orangtua terhadap daycare. Daycare yang aman, amanah, nyaman, dan terpercaya,” ujar Hidayati dalam keterangan, Sabtu (2/5/2026)
Diketahui, SNI TARA mengatur secara komprehensif tata kelola TARA, mulai dari aspek kelembagaan, perencanaan, sumber daya, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dalam standar ini, TARA didefinisikan sebagai fasilitas yang tidak hanya menyediakan layanan penitipan, tetapi juga pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan tumbuh kembang anak usia 0–6 tahun. Dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, termasuk bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus.
SNI ini juga menetapkan klasifikasi layanan TARA, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga Paripurna, yang mencerminkan tingkat kualitas pengelolaan. Selain itu, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain legalitas kelembagaan, perencanaan berbasis hak anak, ketersediaan tenaga pengasuh kompeten, sarana prasarana yang aman, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan. (nas)
