• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Tolak Terima Pasien hingga Meninggal Dunia, DPR Minta Tindak Empat Rumah Sakit di Papua

Dilianto Editor Dilianto
Rabu, 26 November 2025 - 19:36
in Nasional
WhatsApp Image 2025-11-26 at 18.39.03

Anggota Komisi IX DPR RI Maharani di kompleks parlemen, Jakarta. Foto: ANTARA

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Maharani menyatakan bahwa empat rumah sakit yang menolak untuk menangani seorang ibu hamil, sebelum akhirnya meninggal dunia, harus ditindak dengan tegas.

Dia pun menolak segala bentuk penolakan pasien oleh rumah sakit. Dia pun mengajak seluruh pihak untuk evaluasi menyeluruh layanan kesehatan demi melindungi hak setiap warga negara.

BacaJuga:

Pusat Studi Kebangsaan Sayangkan Pernyataan Amien Rais, Ini Responsnya

Komisi III: UU KUHAP dan KUHP Berikan Ruang Demokrasi Buruh Perjuangkan Hak

Polisi Dalami Aktor Intelektual di Balik Kelompok Tertangkap saat May Day

“Kita harus bersimpati dan mendampingi rakyat dalam masa sulit ini,” kata Maharani di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat, dan seluruh rakyat harus mendapatkan pelayanan sehat yang sama.

Menurut dia, perlu peningkatan kapasitas rumah sakit agar melayani masyarakat umum, bukan membuat rumah sakit khusus.

Dia mengatakan bahwa kasus penolakan terhadap ibu hamil itu mendapat kecaman dari Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah setempat pun mengancam untuk memberi tindakan tegas.

Dia pun mendukung investigasi transparan dan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Menurut dia, layanan kesehatan di daerah tersebut harus dievaluasi agar tak lagi ada penolakan pasien karena alasan administrasi atau biaya.

Dia pun menolak wacana rumah sakit khusus untuk pejabat, lebih baik fasilitas khusus bagi tenaga kesehatan yang terpapar.

Dia menyampaikan duka cita atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya, serta berkomitmen mengawal perbaikan sistem layanan kesehatan untuk menjamin pelayanan adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua. (dil)

Tags: BPJS KesehatanDPR RIKomisi IX

Berita Terkait.

amien
Nasional

Pusat Studi Kebangsaan Sayangkan Pernyataan Amien Rais, Ini Responsnya

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:39
habib
Nasional

Komisi III: UU KUHAP dan KUHP Berikan Ruang Demokrasi Buruh Perjuangkan Hak

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:19
aktor
Nasional

Polisi Dalami Aktor Intelektual di Balik Kelompok Tertangkap saat May Day

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:08
Irene-Umar
Nasional

Wamen Ekraf Bicara Kesetaraan Gender Perkuat Ekosistem Ekraf

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:04
Sudjatmiko
Nasional

DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Perkeretaapian Usai Insiden di Stasiun Bekasi Timur

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:43
Brian
Nasional

Hardiknas 2026, Mendiktisaintek Serukan Transformasi Pendidikan demi Kemajuan Peradaban

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:23

BERITA POPULER

  • Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    3389 shares
    Share 1356 Tweet 847
  • Breaking News: KRL Tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jalur Lumpuh Total

    2562 shares
    Share 1025 Tweet 641
  • PSIM vs Persita: Ambisi Revans Laskar Mataram Digoyang Kendala Internal

    1586 shares
    Share 634 Tweet 397
  • Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR Ketimbang Monas demi Suarakan Kesejahteraan

    1255 shares
    Share 502 Tweet 314
  • Klaim Bukan Terpidana, Menteri LH Jumhur Hidayat Sebut Status Hukumnya ‘Ngambang’

    1030 shares
    Share 412 Tweet 258
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.