INDOPOSCO.ID – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen untuk mempercepat aliran listrik ke desa-desa di seluruh Indonesia.
Seperti data yang ada di PLN, saat ini setidaknya masih ada 10.068 desa masih belum terlistriki. Untuk itu, Presiden Prabowo menargetkan pada 2029 semua desa di seluruh Indonesia sudah terlistriki.
Oleh karena itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria terus melakukan koordinasi dengan PT PLN agar target yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa tercapai.
Ariza mengapresiasi Komitmen PLN yang dengan tegas akan menyelesaikan persoalan aliran listrik di desa melalui jaringan PLN pada tahun 2029, yang seminimalnya akan selesai sekitar 80 persen.
“Terima kasih seluruh jajaran pihak PLN semua yang sangat serius dan memiliki komitmen yang baik untuk memastikan di seluruh desa di Indonesia segera hadir aliran listrik,” ungkap Ariza saat melakukan rapat tindak lanjut dengan direksi PT PLN, di kantor PT PLN, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Namun begitu, Ariza mengatakan bahwa Kemendes PDT tentu berharap agar persoalan listrik di desa-desa ini bisa diselesaikan lebih cepat dan tidak harus menunggu sampai tahun 2029, jika memang bisa diselesaikan lebih cepat.
Oleh karena itu, ia kemudian memberikan tawaran dengan menghadirkan pihak swasta atau PLTS agar persoalan listrik di desa bisa diselesaikan lebih cepat dan tidak membebani negara.
“Alhamdulillah kita sudah memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat supaya kalau bisa dikejar dalam 2 tahun atau 1 tahun ya luar biasa,” ujar Mantan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ini.
Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri mengatakan bahwa PLN berkomitmen untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah, terkait dengan persoalan desa di Indonesia yang belum terlistriki.
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan perincian terkait dengan skema pemanfaatan pengelolaan tenaga listrik ini melalui Independent Power Producer (IPP) atau melalui Managed Service Agreement (MSA).
“Termasuk nanti ruang dan peran vokasi desa atau KDMP sebagai motor pengelolaan energi lokal. Jadi pendekatannya bukan hanya pendekatan proyek, tapi juga peningkatan kapasitas desa, agar energi bisa menjadi sumber pendapatan, bukan sekadar konsumsi,” ungkap Arsyadany.
Sebagai informasi, turut mendampingi Wamendes Ariza dalam kegiatan ini yaitu Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Nugroho Setijo Nagoro dan Staf Khusus Menteri Andi Rahmah. (srf)
