• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

DPR Ingatkan Risiko PPh Final 0,5 Persen: Wajib Perkuat Pengawasan

Dilianto Editor Dilianto
Rabu, 19 November 2025 - 13:36
in Nasional
AMIN-AK

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak. Foto: Dokumen Humas DPR

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi revisi Peraturan Pemerintah yang akan menjadikan tarif PPh final 0,5 persen bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersifat permanen. Keputusan itu memberikan sinyal kuat mengenai komitmen pemerintah memberikan kepastian berusaha bagi jutaan pengusaha di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak menyatakan bahwa kebijakan pada prinsipnya positif bagi UMKM, selama disertai pengamanan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan di lapangan.

BacaJuga:

Hardiknas 2026: Ary Ginanjar Raih Lencana Emas, Jatim Percepat Mesin Talenta

Dokter Internship Meninggal Saat Bertugas, DPR Desak Audit: “Alarm Keras Sistem Kesehatan!”

Dugaan Pelecehan Puluhan Santri di Pati, DPR Desak Hukuman Maksimal: Ini Kejahatan Serius!

“Permanenisasi tarif pajak yang rendah memberi sejumlah keuntungan nyata bagi UMKM. Kepastian tarif 0,5 persen akan membuat pelaku UMKM lebih mudah membuat perencanaan usaha tanpa khawatir aturan berganti setiap beberapa tahun,” kata Amin Ak di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Beban biaya kepatuhan juga menjadi lebih ringan karena mereka tidak dipaksa beralih terlalu cepat ke sistem pembukuan rumit yang membutuhkan pengetahuan biaya konsultan tambahan.

Tarif final yang kecil mendorong UMKM untuk tetap formal, membuka peluang mengakses kredit, pendanaan, dan layanan pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha.

Selain itu, modal kerja mereka juga bisa lebih optimal diputar untuk ekspansi atau membeli bahan baku, alih-alih tersedot ke biaya administrasi atau ketidakpastian pajak.

“Namun demikian, kebijakan yang baik tetap harus disertai eksekusi yang hati-hati. Tantangan implementasi di lapangan masih besar dan harus diantisipasi sejak awal,” ucap Amin Ak.

Salah satu kendala utama adalah risiko penyalahgunaan fasilitas, misalnya ketika usaha berskala menengah atau besar memecah usahanya menjadi beberapa entitas kecil agar bisa memanfaatkan tarif 0,5 persen.

Menurutnya, praktik seperti ini dapat menciptakan ketidakadilan dan merugikan penerimaan negara. Selain itu, validasi omzet juga tidak sederhana, mengingat sebagian besar UMKM belum memiliki sistem pencatatan transaksi yang baik.

“Jika verifikasi tidak diperkuat, pemerintah akan kesulitan menentukan siapa yang benar-benar berhak atas fasilitas ini,” imbuh politikus PKS itu. (dan)

Tags: DPR RIKomisi XIpphUMKM

Berita Terkait.

ary
Nasional

Hardiknas 2026: Ary Ginanjar Raih Lencana Emas, Jatim Percepat Mesin Talenta

Selasa, 5 Mei 2026 - 23:23
Dokter Internship Meninggal Saat Bertugas, DPR Desak Audit: “Alarm Keras Sistem Kesehatan!”
Nasional

Dokter Internship Meninggal Saat Bertugas, DPR Desak Audit: “Alarm Keras Sistem Kesehatan!”

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:31
Dugaan Pelecehan Puluhan Santri di Pati, DPR Desak Hukuman Maksimal: Ini Kejahatan Serius!
Nasional

Dugaan Pelecehan Puluhan Santri di Pati, DPR Desak Hukuman Maksimal: Ini Kejahatan Serius!

Selasa, 5 Mei 2026 - 18:55
Tak Sekadar Populis, Program MBG Kunci Kualitas SDM Masa Depan
Nasional

Tak Sekadar Populis, Program MBG Kunci Kualitas SDM Masa Depan

Selasa, 5 Mei 2026 - 16:31
99 Persen Kader Internal Isi Kepengurusan Baru, Jazuli: PB Mathla’ul Anwar Siap Melesat Lebih Tinggi
Nasional

51 Jemaah Haji Ilegal Ditangkap di Soetta Selama April – Mei 2026

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:32
Christina-Aryani
Nasional

Cegah Kekerasan Pekerja Migran, Kemen P2MI Perkuat Peran Posbakum

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:25

BERITA POPULER

  • Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    3689 shares
    Share 1476 Tweet 922
  • PSIM vs Persita: Ambisi Revans Laskar Mataram Digoyang Kendala Internal

    1600 shares
    Share 640 Tweet 400
  • Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR Ketimbang Monas demi Suarakan Kesejahteraan

    1296 shares
    Share 518 Tweet 324
  • 22 Tahun UU PPRT Baru Disahkan, DPR RI: Ini Kemenangan Pekerja Perempuan

    1045 shares
    Share 418 Tweet 261
  • DPR Desak Kemenhub Revisi Aturan Ojol Usai Komitmen Presiden Pangkas Tarif di Bawah 10 Persen

    884 shares
    Share 354 Tweet 221
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.