INDOPOSCO.ID – Upaya memperkuat kedaulatan energi nasional kembali menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam momen pelantikan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Bahlil menekankan pentingnya peran strategis BPH Migas dalam menjaga keseimbangan energi negeri ini.
Menurutnya, lembaga tersebut bukan sekadar regulator, melainkan penjaga vital bagi sistem energi nasional, terutama dalam memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berjalan tepat sasaran dan tarif pengangkutan gas melalui pipa (toll fee) ditetapkan secara efisien dan adil.
“Saya minta khusus untuk BPH Migas ini mengenai dua hal, menyangkut dengan BBM bersubsidi, kemudian menyangkut dengan tol fee. Kita harus mampu melakukan efisiensi, karena salah satu yang membuat kenapa gas kita mahal adalah terkait dengan tol fee yang mahal,” tegas Bahlil dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memangkas biaya yang dinilai menghambat industri hilir migas. Bahlil meminta BPH Migas untuk tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya tol fee yang sudah mencapai titik break even point (BEP).
“Setelah hitung kembali yang sudah BEP, jangan lagi dibuat mahal-mahal, itu nanti arahnya semua ke industri tolfee-nya itu. Yang sudah bagus silahkan dijalankan, yang belum bagus silahkan diperbaiki,” jelasnya.
Efisiensi biaya tol fee, lanjut Bahlil, diyakini akan menjadi kunci bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika harga gas menjadi kompetitif, roda investasi berputar lebih cepat, dan produk nasional pun akan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar global. Hal itu juga diyakini akan memperkokoh ketahanan energi serta mendorong percepatan hilirisasi nasional.
Selain bicara efisiensi, Bahlil menaruh perhatian serius pada ketersediaan BBM menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menegaskan bahwa akses energi harus merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang kerap menghadapi tantangan distribusi.
“Kita harus membuat tim yang baik untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menuju Natal dan tahun baru, khususnya ketersediaan BBM, kemudian supply BBM terutama daerah-daerah 3T itu harus adil juga sama dengan di daerah-daerah di Jawa,” pungkasnya.
Langkah yang diambil Bahlil mencerminkan semangat membangun sistem energi nasional yang adil, efisien, dan berdaya saing tinggi. Dengan kebijakan yang berpihak pada efisiensi dan pemerataan, pemerintah berharap energi bukan lagi menjadi beban, melainkan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa. (her)
