INDOPOSCO.ID – Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menegaskam bahwa publik tanah air tidak terlalu membutuhkan kereta cepat atau whoosh dengan trayek Jakarta-Bandung. Sehingga dirinya menilai proyek tersebut lebih didasari kemauan kehendak pemerintah pada era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi),
Hal tersebut seraya menyoroti polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Total utang yang menjadi beban PT KAI (Persero) mencapai Rp 116 triliun atau setara dengan 7,2 miliar dolar AS.
“Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) adalah keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat,” kata Djoko melalui gawai, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Di sisi lain, berdasarkan Referensi Study Bank Dunia (2019), biaya kontruksi High Speed Rail (HSR) di Tiongkok USD 17 Juta – 18 juta per km adalah biaya kontruksi dengan kecepatan maksimal 250 km/jam. USD 21 Juta per km adalah biaya kontruksi HSR untuk kecepatan maksimal 350 km/jam.
Biaya tersebut hanya biaya kontruksi saja, tidak termasuk biaya pengadaan lahan, relokasi fasilitas umum, pembangunan stasiun intermoda, pembangunan jalan akses, instalasi PLN dan PDAM ditanggung semuanya oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sementara, biaya kontruksi HSR Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) (berdasarkan data biaya kontruksi kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dan biaya non EPC KCJB, 2023). USD 33 Juta per km, biaya kontruksi HSR KCJB (biaya kontruksi, berdasarkan nilai kontrak EPC).
“USD 51 juta per km, adalah total biaya pembangunan KCJB, terdiri dari biaya kontruksi kontrak EPC ditambah biaya non kontrak EPC,” ujar Djoko.
Biaya kontrak EPC, meliputi juga Stasiun LRT Halim dan jalan aksesnya, pajak, relokasi fasilitas sosial, fasilitas umum, jalan akses, GSMR, PLN, PDAM. Sedangkan di Tiongkok biaya itu ditanggung pemerintah, mulai biaya kontruksi prasarana, sarana EMU hingga fasilitas operasi.
“Biaya non kontrak EPC meliputi biaya pengadaan lahan, Operation Maintenance Preparation di Tiongkok biaya ini ditanggung pemerintah atau tidak dibiayakan, asuransi, interest during construction, dan lain-lain,” tutur Djoko.(dan)
