INDOPOSCO.ID – Visi besar Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapainya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, target ambisius yang menuntut sinergi kuat antara kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan efisiensi anggaran negara.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen kunci untuk mencapai cita-cita nasional tersebut.
“Kementerian Keuangan itu ngerjakan APBN, ngelola APBN. Nah, APBN-nya mesti kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. Tujuan nasionalnya adalah salah satunya ya Asta Cita, delapan program prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), dan lainnya,” ujar Suahasil dalam diskusi bertema “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism On 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, APBN harus dikelola secara fleksibel, menyesuaikan arah kebijakan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. “APBN itu alat, alat untuk mencapai dan menjalankan delapan (Asta Cita) ini,” tegasnya.
Suahasil menjelaskan, memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, pemerintah bergerak cepat memastikan seluruh kementerian bekerja selaras dengan visi Asta Cita. Pembentukan kementerian baru, penggabungan, hingga pemecahan lembaga merupakan bagian dari penataan struktur kabinet agar lebih efektif. “Itu tugas APBN untuk memastikan kementerian bisa bekerja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk memperkuat sektor strategis seperti ketahanan pangan dan energi.
“Kita jalankan Inpres 1/2025 dalam rangka melakukan berbagai macam refocusing anggaran. Supaya semua topik ketahanan pangan, ketahanan energi, ini kemudian bisa masuk,” jelas Suahasil.
Beberapa program prioritas baru pun mulai dijalankan, antara lain Program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih, yang seluruhnya dibiayai melalui APBN agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Selain efisiensi, pemerintah juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Suahasil, lebih dari Rp400 triliun dari APBN dialokasikan untuk investasi infrastruktur nasional.
“APBN itu mengeluarkan Rp400 triliun lebih untuk infrastruktur, untuk konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, kampung nelayan, dan berbagai macam. Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur karena ini tugasnya APBN,” tuturnya.
Dengan konektivitas yang semakin baik, ia meyakini sektor-sektor ekonomi produktif akan tumbuh lebih cepat dan menciptakan efek berantai terhadap investasi nasional. “Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik ini akan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi,” kata Suahasil optimistis.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk menggerakkan likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi.
“Uang kita, cash kita yang ada di Bank Indonesia, kita taruh di perbankan sebesar Rp200 triliun. Moga-moga ini kemudian menjadi gerak, mendorong gerak ekonomi,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah menegaskan kesiapannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. APBN bukan lagi sekadar instrumen pembiayaan, melainkan alat utama pembangunan nasional yang menjembatani visi Indonesia Emas 2045 dengan kerja nyata di lapangan. (her)
