INDOPOSCO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta akan menggelar lokakarya bertajuk “Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata?” di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada Senin (6/10/2025).
Ketua Bidang Seni dan Budaya MUI Provinsi Jakarta, Kiai Haji (KH) Lutfi Hakim, selaku pelaksana kegiatan menjelaskan lokakarya ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk membahas tata kelola air di Jakarta, yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, privatisasi, dan transformasi PAM JAYA menjadi perusahaan persero daerah (perseroda).
“Air bukan hanya kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan budaya. Dalam Islam, air adalah amanah, dan nilai kesuciannya harus dijaga. Karena itu, lokakarya ini bertujuan membahas tata kelola air secara menyeluruh, berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Lutfi, dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).
Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain tokoh agama, akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintah.
Beberapa materi yang akan dibahas meliputi Ketahanan Sumber Daya Air di Jakarta dan Tata Kelola Air Menuju Perubahan Status PAM JAYA oleh Komisaris Utama PAM JAYA, Prasetyo Edi Marsudi; Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Nilai Kesucian dalam Perspektif Agama dan Budaya oleh Wakil Ketua I MUI Jakarta KH Yusuf Aman.
Kemudian, Peluang dan Tantangan Perubahan Status PAM JAYA serta Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Kedaulatan Ekonomi Jakarta oleh Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho; Menakar Kebijakan PAM JAYA dalam Perspektif Kebijakan Publik oleh Dekan Fakultas Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana, Dr. Reza Hariyadi; dan Tata Kelola Air dalam Perspektif Keputusan Tarjih Muhammadiyah oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta Dr. KH. Nurhadi.
Lutfi menegaskan, lokakarya ini diharapkan menghasilkan gagasan konstruktif yang dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jakarta dalam merumuskan kebijakan pengelolaan air bersih yang optimal, inklusif, transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Lokakarya ini bukan sekadar membicarakan air sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga. Kami ingin memastikan tata kelola air di Jakarta melindungi kelompok rentan, menjamin keberlanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Acara ini akan dihadiri perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan praktisi.
Lutfi berharap diskusi yang terbentuk bisa menjadi landasan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan air di Jakarta. (her)
