INDOPOSCO.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Biro Pers Sekretariat Presiden untuk segera mencari solusi terkait pencabutan kartu identitas peliputan milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9/2025).
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, merespons pencabutan ID pers atas nama Diana Valencia, jurnalis CNN Indonesia, yang diduga disebabkan oleh pertanyaan yang diajukannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat kepulangan Presiden dari kunjungan luar negeri di Lanud Halim Perdanakusuma.
“Kita akan cari solusi yang baik. Saya sudah minta Biro Pers untuk berkomunikasi dan mencari penyelesaian terbaik. Intinya, kita bangun komunikasi yang sehat bersama,” ujar Pras usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam.
Ia menambahkan, upaya komunikasi dengan pihak CNN Indonesia akan dimulai pada Senin (29/9), melalui pertemuan antara CNN dan Biro Pers Sekretariat Presiden.
Saat ditanya mengenai apakah Presiden Prabowo mengetahui kejadian ini, Pras mengisyaratkan bahwa hal tersebut sudah ada dalam pantauan Presiden.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, melalui pernyataan resmi perusahaan di Jakarta, membenarkan bahwa ID pers milik Diana Valencia telah dicabut.
Kejadian tersebut, menurutnya, terjadi sekitar pukul 19.15 WIB pada Sabtu (27/9), ketika petugas dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) mengambil langsung ID tersebut dari kantor CNN Indonesia.
Titin menyampaikan bahwa pihaknya terkejut atas langkah tersebut, apalagi tidak ada penjelasan resmi yang menyertai pencabutan itu. CNN Indonesia pun telah mengirim surat permohonan klarifikasi kepada BPMI dan Mensesneg.
“Kami mempertanyakan dasar dari pencabutan kartu pers tersebut,” kata Titin dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Diana terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pertanyaan yang relevan dan menjadi perhatian publik seperti dilansir Antara.
Sebagai tindak lanjut, CNN Indonesia dijadwalkan akan bertemu dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk membahas lebih lanjut permintaan klarifikasi tersebut. (dan)
