INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua (Waka) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai ego sektoral antar kementerian masih terjadi lantaran peta yang digunakan belum sinkron. Cucun menekankan perlunya percepatan penyelesaian satu peta agar tata kelola lahan lebih jelas dan tidak tumpang-tindih.
Hal itu disampaikan Cucun dalam rapat bersama pimpinan DPR RI, para menteri Kabinet Merah Putih, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di ruang rapat Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Saya merasakan Pak, sejak di Komisi IV tahun 2014 itu, bicara satu peta ini sudah kita minta Pak, dari sejak Menteri Kehutanan pendahulunya Pak Raja Juli ini, satu peta, Pak Nusron bicara apa petanya beda dengan kehutanan,” kata Cucun.
“Peta di Pak Nusron yang dibikin nanti tidak diakui oleh kehutanan. Makanya saya juga barusan sudah bisik prof, prof ini problematikanya di peta,” sambungnya.
Menurut dia, hal terpenting ialah melakukan sinkronisasi satu peta. Dia mengatakan perihal tata ruang dan sebagainya dapat dilakukan secara menyusul.
“Kalau petanya sudah clear, tidak ada lagi egosektoral antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN,” ujarnya.
“Petani juga akan merasakan, nanti menerima kalau ini sudah keputusan dari pada keputusan kolektif, antara eksekutif dan keputusan bersama, berupa rule, aturan yang akan dipakai untuk tata kelolaan negara kita ini,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menilai persoalan agraria kerap menjadi konflik klasik karena jumlah tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan meningkat seiring pembangunan, kepentingan korporasi, maupun kebutuhan pribadi. Akibatnya, petani kerap menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengutip Pasal 33 UUD 1945 dalam setiap pidatonya. Menurutnya, arah keberpihakan presiden jelas, tinggal bagaimana semua pihak mampu melaksanakan dan merealisasikannya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan persoalan agraria. Menurutnya, ego sektoral justru akan memperlambat penyelesaian konflik.
“Kalau masih ada ego sektoral di masing-masing kementerian, maka persoalan agraria tidak akan pernah selesai. Ada kehutanan, agraria tata ruang, KKP, ESDM, pertanian, semua harus kolaboratif,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Saan berharap peringatan Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September ini menjadi momentum untuk memulai penyelesaian menyeluruh atas berbagai persoalan agraria.
“Mudah-mudahan Hari Tani Nasional ini menjadi sejarah awal kita menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. DPR berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan perhatian,” pungkasnya. (dil)
