INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan bahwa transformasi PAM Jaya pasca-pengambilalihan dari swasta merupakan keputusan tepat antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, hampir 25 tahun dikelola oleh swasta, pengelolaan air di Jakarta tidak pernah maksimal.
“Kita punya pengalaman panjang yang kurang mengenakkan ketika air ini dikelola swasta. PAM hari ini adalah hasil kebijakan bersama,” katanya kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (19/9/2025).
“Nyatanya, 25 tahun Palyja dan Aetra tidak membuat PAM Jaya lebih baik,” imbuhnya.
Ia menilai, dalam dua tahun terakhir kinerja PAM Jaya tumbuh jauh lebih cepat dibanding BUMD lain di Ibu Kota.
“Data menunjukkan cakupan layanan air perpipaan telah mencapai 74,24 persen, sebuah lompatan signifikan setelah puluhan tahun stagnan,” ujarnya.
Legislator Fraksi Golkar itu juga menekankan perlunya perubahan pola pikir BUMD.
“BUMD jangan jadi beban Pemda. Harus profesional, berintegritas, dan mampu menyumbang PAD. Kalau profesional, pelayanannya pasti maksimal,” tegasnya.
Meski begitu, Baco mengingatkan masih ada kesenjangan layanan, terutama di kawasan padat berpenghasilan rendah. Menurutnya, banyak warga miskin justru membayar air lebih mahal dibanding kelompok mampu.
“Ini bisa dibilang kegagalan kita. Faktor keadilan belum tercapai. Dirut PAM Jaya harus lebih fokus pada wilayah kumuh dan menengah ke bawah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menambahkan sejak diambil alih dari mitra swasta pada Februari 2023, PAM Jaya telah menambah 124 ribu sambungan rumah.
Angka itu dicapai hanya dalam tiga tahun, padahal sebelumnya selama 25 tahun swasta hanya mampu menambah 200 ribu sambungan.
Untuk mengejar target 100 persen layanan air perpipaan di Jakarta, PAM Jaya menyiapkan pembangunan empat instalasi pengolahan air (IPA) baru di Condet, Muara Karang, Semanan, dan Kanal Banjir Barat.
“Keterlambatan proyek Bendungan Karian harus diantisipasi agar distribusi air ke wilayah Barat Jakarta tidak tertinggal,” pungkasnya. (fer)
