INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menyoroti serius kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, khususnya Shell dan BP-AKR, sejak akhir Agustus 2025.
Ia menilai fenomena ini telah berdampak luas terhadap konsumen yang kesulitan mengakses BBM nonsubsidi hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di SPBU swasta.
“Kelangkaan ini jelas merugikan masyarakat. Konsumen terpaksa bolak-balik mencari SPBU yang buka, sementara di sisi lain karyawan SPBU swasta menghadapi ketidakpastian kerja,” ungkap Ateng dalam keterangan tertulisnya yang diterima INDOPOSCO.ID, Jumat (19/9/2025).
Berdasarkan laporan lapangan, SPBU Shell kehabisan stok bensin jenis Super (RON 92), V-Power (RON 95), dan V-Power Nitro+ (RON 98) di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Surabaya. Kondisi serupa dialami SPBU BP-AKR, yang memicu kekecewaan publik.
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa krisis ini bukan semata persoalan teknis distribusi, melainkan akibat dari interaksi kebijakan pemerintah yang tidak sinkron. “Di satu sisi ada kebijakan QR code untuk Pertalite yang memicu lonjakan konsumsi BBM nonsubsidi, di sisi lain pasokan untuk operator swasta justru dibatasi. Ini kombinasi yang tidak sehat,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang mengarahkan impor melalui skema ‘satu pintu’ lewat Pertamina perlu dievaluasi agar tidak merugikan swasta. “Jika Pertamina menjadi satu-satunya pintu pasokan, sementara mereka juga pemain utama di hilir, ini menimbulkan potensi monopoli. Situasi seperti ini harus segera dikoreksi agar iklim usaha dan kepentingan publik tidak terganggu,” tegas Ateng. (dil)
