INDOPOSCO.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Pertamina EP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, dan Kementerian Pertanian menggelar peresmian perbaikan jaringan irigasi dan jalan usaha tani sepanjang 718 meter di kawasan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Jatisura, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (11/9/2025).
Proyek perbaikan ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban alih fungsi lahan LP2B untuk kepentingan umum, dalam hal ini pengembangan di sektor energi migas.
Pada acara yang dihadiri oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Ketua Kelompok Pendaftaran Varientas Tanaman Kementerian Pertanian M. Luthful Hakim, dan Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat ini juga dilakukan serah terima bantuan sarana alat dan mesin, serta sarana produksi pertanian dari SKK Migas dan Pertamina EP kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu. Usai acara peresmian, rombongan meninjau langsung lokasi irigasi dan jalan usaha tani.
Dalam sambutannya,
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta menyampaikan Persetujuan Alih Fungsi LP2B untuk operasi hulu migas adalah yang pertama di Indonesia.
“Peresmian hari ini merupakan tonggak sejarah dan awal mula sinergi sektor hulu migas dan pangan,” katanya.
Eka menegaskan SKK Migas berkomitmen untuk mengelola sektor hulu migas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga keseimbangan dengan sektor pertanian.
“Hal ini demi tercapainya swasembada energi dan swasembada pangan sesuai Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Menurut Bupati Lucky Hakim, Kabupaten Indramayu dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Barat, dengan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan mencapai 86.486 hektare.
“Kami mengapresiasi pembangunan infrastruktur dan pendampingan yang dilakukan oleh SKK Migas dan Pertamina EP untuk mendukung peningkatan hasil produksi pertanian pangan di Indramayu. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pencapaian swasembada pangan di Provinsi Jawa Barat. Saya berharap, pelaksanaan kegiatan ini menjadi sebuah sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Indramayu yang lebih maju,” ujarnya.
Pengalihan sebagian lahan LP2B dilakukan atas dasar kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009. Namun, pengalihan ini wajib diimbangi dengan penyediaan lahan pengganti yang setara secara fungsi dan produktivitas. Berdasarkan kajian
teknis yang difasilitasi oleh Universitas Padjajaran, Desa Jatisura dipilih sebagai lokasi lahan pengganti, dengan kondisi lahan yang masih perlu ditingkatkan infrastrukturnya.
Kondisi jaringan irigasi di Desa Jatisura sebelumnya hanya berupa saluran sederhana. Jalan usaha tani pun masih berupa jalan tanah yang rentan genangan. Dengan dilakukan sejumlah perbaikan, diharapkan produktivitas dan indeks pertanaman dapat meningkat secara signifikan.
Program dukungan ketahanan pangan yang dilakukan Pertamina EP di Desa Jatisura meliputi perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertanian, serta peningkatan kapasitas petani desa.
Peningkatan jaringan irigasi tersier dan pengeboran sumur-sumur air dilakukan untuk mendukung pengairan 114,85 hektare lahan sawah. Selain itu juga dibangun jalan usaha tani berbahan beton sepanjang 718 meter untuk mendukung mobilisasi hasil panen, yang akan sangat bermanfaat terutama saat musim hujan tiba.
Peningkatan kapasitas petani juga menjadi perhatian. Direktur Utama Pertamina EP Rachmat Hidajat menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan lahan pengganti.
“Tidak hanya lahan pengganti yang kami serah terimakan hari ini. Sarana pendukung lainnya juga kami sertakan,” ucapnya.
Sejumlah peralatan dan perlengkapan untuk mendukung produksi pertanian diserahterimakan kepada Pemkab Indramayu. Bantuan tersebut mencakup dua unit traktor rotari, sepuluh unit alat semprot, agens Hayati, pupuk organik dan benih.
“Kami juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada kelompok tani di Desa Jatisura selama 2 tahun ke depan, dengan mereplikasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan “Jari Tangan” (singkatan dari Kerja Tani Berdikari dan Tahan Pangan), yang sebelumnya sudah kami lakukan di kawasan yang berdekatan dengan wilayah operasi kami di Kabupaten Indramayu,” jelas Rachmat.
Proyek alih fungsi lahan ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama para petani, agar mereka dapat mengelola dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, Pertamina EP, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini.
Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung kelangsungan pasokan energi dalam negeri, dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Hasil kolaborasi ini menjadi bukti nyata pembangunan dua sektor strategis nasional -pangan dan energi- bisa berjalan seiring, harmonis, dan saling mendukung jika dilandasi komitmen kuat serta perencanaan yang matang. Pemerintah dan para pemangku kepentingan berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh penerapan kebijakan tata guna lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah lainnya. (srv)
