INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal berhati-hati atas ucapan yang ia sampaikan, terutama mempertimbangkan jabatan yang dia emban saat ini.
“Kalau di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), tidak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Purbaya melanjutkan, ia masih pejabat baru di lingkup Kemenkeu. Penunjukan dirinya sebagai menkeu juga dia katakan sebagai ‘menteri kagetan’.
“Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” tambahnya.
Dia pun mengaku bakal meminta arahan Sri Mulyani Indrawati sebagai mantan Menteri Keuangan agar bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik.
Purbaya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perekonomian secara keseluruhan dapat tumbuh lebih baik.
“Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau sudah beberapa bulan, baru bisa nilai,” tutur dia.
Purbaya sebelumnya menanggapi soal “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).
“Saya belum belajar itu, tapi sederhananya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya.
Maka dari itu, Purbaya akan menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen.
Dia meyakini, ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, tuntutan rakyat akan hilang seara otomatis.
“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo,” tambahnya.
Menkeu Purbaya menyatakan komitmennya untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin.
“Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” tuturnya.
Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029. (bro)
