INDOPOSCO.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mendapat tambahan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pemerintah memastikan pertimbangan yang disampaikan DPD akan diperhatikan dalam pembahasan anggaran bersama DPR RI.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyambut baik pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, masukan tersebut datang pada momentum yang tepat karena pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas RAPBN 2027.
“Pertimbangan-pertimbangan dari DPD ini diberikan pada waktu yang sangat tepat, karena kita memang sedang dalam jadwal membicarakan RAPBN 2027 dengan DPR RI. Pertimbangan tersebut menjadi bahan masukan yang mencerminkan aspirasi dari daerah,” ujar Suahasil usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (16/9/2026).
Dalam sidang tersebut, DPD RI menetapkan pertimbangan terhadap RUU APBN 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga tersebut.
Pertimbangan itu disusun Komite IV DPD RI melalui serangkaian pembahasan dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari daerah juga menjadi bagian dalam penyusunan pertimbangan tersebut.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian DPD antara lain menyangkut transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, dana desa, hingga kapasitas fiskal daerah.
Bagi pemerintah, masukan tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari proses formal ketatanegaraan. Suahasil melihat keterlibatan DPD dapat memperluas perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kebutuhan daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih secara khusus atas nama Pemerintah bahwa kami diundang pada Sidang Paripurna kali ini. Ini adalah suatu tata bernegara yang baik, mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah,” jelas Suahasil.
Pertimbangan DPD selanjutnya akan menjadi salah satu bahan yang diperhatikan pemerintah dalam melanjutkan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI. Proses tersebut berjalan mengikuti tahapan pembahasan yang telah disepakati di Badan Anggaran DPR RI.
Dengan demikian, suara daerah yang dihimpun melalui DPD turut masuk dalam rangkaian pembahasan anggaran negara untuk tahun 2027.
“Pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan akan menjadi masukan yang sangat-sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI,” tambahnya.(her)
