INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mendorong perubahan tata kelola pembangunan daerah agar mampu menyeimbangkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan daerah perlu dirancang untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kepala daerah diminta untuk mengawal pertumbuhan ekonomi 8 persen, tetapi di sisi yang sama kepala daerah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip sustainable development,” ujar Bima dalam kegiatan Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bima menjelaskan, tantangan tersebut semakin relevan dengan komposisi kepemimpinan daerah saat ini. Berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 760 atau 74 persen dari total kepala daerah terpilih merupakan wajah baru (newcomers). Dari sisi usia, 13,1 persen kepala daerah berusia di bawah 40 tahun, sementara 31,9 persen berada pada rentang usia 40 hingga 50 tahun.
Untuk memperkuat respons daerah terhadap tantangan perubahan iklim, Bima mendorong tiga perubahan dalam tata kelola pembangunan. Pertama, mengubah pendekatan sektoral menjadi terintegrasi. Kedua, memperluas perspektif pembangunan dengan melampaui batas-batas administrasi wilayah. Ketiga, membangun pendekatan antisipatif berbasis data emisi sejak tahap perencanaan.
“Akan sangat baik kalau kita bicara climate change, maka kepala daerah harus memiliki baseline di daerahnya masing-masing,” terangnya.
Bima juga mengapresiasi berbagai inisiatif kolaborasi lintas wilayah yang telah mengedepankan aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Ia mendorong kepala daerah untuk mengidentifikasi dan melibatkan para inovator lokal sebagai bagian dari upaya membangun solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Silakan para kepala daerah ngintip ke sini dan identifikasi pahlawan-pahlawan lokal masing-masing sehingga perubahan iklim itu bisa didekati dengan semangat kolaboratif,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri (Wamen) PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wamen Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta para kepala daerah terkait. Sementara itu, Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengikuti kegiatan secara virtual. (srv)
