INDOPOSCO.ID — Pengadaan mobil ambulans dan mobil jenazah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi kembali menjadi sorotan. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Mereka mendesak parlemen daerah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kejanggalan dalam pengadaan kendaraan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022–2023.
Massa aksi mempertanyakan proses pengadaan 55 unit kendaraan tersebut. Berdasarkan penelusuran yang mereka klaim dilakukan terhadap data pengadaan dan e-katalog, massa menduga terdapat selisih harga yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Persoalan itu tidak cukup berhenti pada perdebatan mengenai harga kendaraan. Mereka meminta DPRD menggunakan fungsi pengawasannya untuk membuka seluruh proses pengadaan secara transparan, mulai perencanaan anggaran, spesifikasi kendaraan, mekanisme pengadaan, harga pembelian, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Mereka meminta DPRD Kota Bekasi melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap pengadaan ambulans dan mobil jenazah tahun anggaran 2022–2023, termasuk memanggil pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada saat proses pengadaan berlangsung.
“Kami meminta DPRD tidak hanya menerima laporan di atas meja. Kalau memang seluruh proses pengadaan sudah sesuai aturan, buka dan periksa secara transparan. Tetapi jika ditemukan kejanggalan, masyarakat harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab,” ujar salah satu peserta aksi di Bekasi, Rabu (16/9/2026).
Selain Pansus, AMI mendorong DPRD Kota Bekasi memanggil pihak Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk memberikan penjelasan mengenai pengadaan tersebut.
Menurut massa, klarifikasi diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan publik: bagaimana kebutuhan kendaraan ditentukan, bagaimana spesifikasi disusun, bagaimana proses pengadaan dilakukan, berapa harga satuan kendaraan, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBD dilakukan.(dan)
