INDOPOSCO.ID – Suara Presiden Prabowo Subianto dinilai tak lagi mampu menenangkan rakyat.
Penilaian ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, yang menegaskan bahwa situasi tersebut menjadi alarm berbahaya bagi stabilitas bangsa.
“Ini bukti suara presiden tidak berlaku bagi rakyat, dan ini pertanda bahaya besar. Ya, artinya tinggal Presiden turun langsung yang bisa menenangkan masyarakat,” kata Agus kepada INDOPOSCO.ID pada Sabtu (30/8/2025).
Agus menilai, hilangnya daya redam seorang kepala negara berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masalah ini, menurutnya, bukan sekadar kelemahan komunikasi politik, tetapi menyentuh persoalan legitimasi kepemimpinan.
“Rakyat butuh diyakinkan langsung, bukan sekadar lewat pernyataan atau imbauan yang terasa jauh dari kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Kritik terhadap efektivitas komunikasi Presiden Prabowo kian menguat, terutama di tengah memanasnya demonstrasi dan meningkatnya tensi sosial-politik.
Agus mengingatkan, tanpa langkah konkret, krisis kepercayaan bisa makin melebar dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Terpisah, Koordinator LIMA Indonesia Ray Rangkuti menilai kegelisahan publik juga dipicu oleh kebijakan DPR terkait tunjangan rumah bagi anggota DPR.
“Tuntutan rakyat sederhana yakni pembatalan tunjangan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi saat ini,” kata Ray.
Ray juga menyoroti pola penanganan aksi unjuk rasa yang dinilai terlalu keras, hingga menelan korban jiwa.
“Akibatnya, malah menambah kegeraman masyarakat, khususnya warga Ojol. Nama institusi kepolisian pun makin tercoreng,” tegas Ray.
Ia memperingatkan, absennya oposisi formal maupun non-formal di Indonesia berpotensi melahirkan oposisi rakyat independen.
Menurutnya, oposisi sangat dibutuhkan sebagai kanal protes agar aspirasi publik tidak selalu bermuara ke jalanan.
Ray juga menilai, politik “rap tama” (semua senang) ala Prabowo hanya menjangkau kalangan elit, namun gagal menyentuh rakyat.
Ia menyinggung praktik politik berupa penambahan tunjangan, pemberian bintang kehormatan, pembengkakan jumlah kementerian, hingga bagi-bagi jabatan yang dinilai justru memperlebar jurang antara elit dan masyarakat.
“Sekarang waktunya melayani masyarakat, bukan elit,” pungkasnya. (fer)
