• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Pakar: Publik Perlu Pahami Status Bebas Bersyarat Setya Novanto Berbeda dengan Bebas Murni

Laurens Dami Editor Laurens Dami
Rabu, 20 Agustus 2025 - 21:29
in Nasional
Setya-Novanto2

Mantan Ketua DPRD RI Setya Novanto. Foto: Istimewa.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID –  Akademisi Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan pentingnya publik memahami perbedaan status hukum narapidana, khususnya terkait bebas bersyarat dan bebas murni.

Menurut Trubus, dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana memang memiliki hak atas pengurangan masa hukuman melalui sejumlah mekanisme.

BacaJuga:

Mahfud MD Bongkar Persoalan Hukum di Balik Jadwal Pemilihan Wapres 9 Desember

Pengamat Undip Dr Wahid: Local Strong Man Jadi Alternatif Cawapres

Tingkatkan Produktivitas KDKMP Sektor Sawit, Kemenkop: Pentingnya Penerapan Standarisasi

Namun, dua istilah ini kerap dipahami keliru oleh masyarakat.

“Bebas bersyarat itu bukan akhir pidana. Sisa masa hukuman hanya dialihkan ke luar penjara dengan pengawasan,” kata Trubus, Rabu (20/8/2025).

Ia menjelaskan, bebas bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani sebagian besar masa pidana, seperti halnya yang dialami terpidana korupsi Setya Novanto.

Selama periode itu, narapidana wajib melapor, tidak boleh melakukan tindak pidana baru, dan dilarang meninggalkan wilayah tertentu tanpa izin.

“Jika melanggar, hak bebas bersyarat bisa dicabut,” ujarnya.

Sementara itu, bebas murni menandai berakhirnya masa pidana secara penuh.

“Kalau sudah bebas murni, narapidana tidak lagi punya kewajiban hukum maupun pengawasan. Semua hak sipilnya kembali utuh,” jelasnya.

Trubus mengingatkan, perbedaan ini penting agar publik tidak keliru menilai status mantan narapidana.

Ia mencontohkan, Setya Novanto masih berstatus wajib lapor hingga 2029, meski sudah tidak berada di dalam penjara.

Selain itu, Trubus juga membandingkan dengan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, dan abolisi.

Grasi diberikan kepada individu setelah ada putusan pengadilan, amnesti menghapus kesalahan hukum demi kepentingan negara dan abolisi menghentikan perkara pidana sebelum diputus pengadilan.

Seperti Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto yang mendapatlan amnesti dan abolisi.

“Ketiga instrumen ini mencerminkan peran Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga simbol kekuasaan negara yang memberi jalan keluar hukum dalam situasi khusus,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti menyatakan keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025 tertanggal 15 Agustus 2025.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 32/PK/Pid.sus/2020. Hukuman Setya Novanto yang semula 15 tahun penjara dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan.

Disertai denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp49,05 miliar subsider dua tahun kurungan.

“Persetujuan rekomendasi diberikan bersama 1000 usulan program Integrasi warga binaan seluruh Indonesia lainnya,” kata Rika.

Usulan pembebasan bersyarat Setnov telah disetujui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjenpas pada 10 Agustus 2025.

Ia dinilai memenuhi syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Setnov dinilai berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, menunjukkan penurunan risiko, serta telah menjalani lebih dari dua pertiga masa pidana.

Ia juga telah melunasi kewajiban pembayaran denda dan sebagian besar uang pengganti.

Berdasarkan keterangan resmi KPK, ia telah membayar Rp500 juta denda dan Rp43,7 miliar dari total uang pengganti. Sisanya, sebesar Rp5,3 miliar, diselesaikan melalui ketetapan KPK.

Sejak 16 Agustus 2025, status Setnov berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Bapas Bandung.

Ia akan menjalani masa bimbingan hingga 1 April 2029 di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan. (fer)

Tags: akademisikorupsiSetya NovantoTrubus RahardiansahUniversitas Trisakti

Berita Terkait.

mahfud
Nasional

Mahfud MD Bongkar Persoalan Hukum di Balik Jadwal Pemilihan Wapres 9 Desember

Jumat, 20 November 2026 - 21:21
dpd
Nasional

Pengamat Undip Dr Wahid: Local Strong Man Jadi Alternatif Cawapres

Jumat, 20 November 2026 - 21:01
kdmp
Nasional

Tingkatkan Produktivitas KDKMP Sektor Sawit, Kemenkop: Pentingnya Penerapan Standarisasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:45
uns
Nasional

Guru Besar UNS dan Undip Ingatkan Presiden Prabowo Soal Cawapres: Salah Ambil Keputusan, Menyesal di 2029

Jumat, 20 November 2026 - 20:02
menkop
Nasional

Menkop Dorong Koperasi Kuasai Rantai Pasok Beras dari Pascapanen hingga Penggilingan

Jumat, 20 November 2026 - 16:56
tito
Nasional

Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jumat, 20 November 2026 - 16:46

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10493 shares
    Share 4197 Tweet 2623
  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    746 shares
    Share 298 Tweet 187
  • Prabu SMAN 3 “Teladan” Jakarta Borong Penghargaan, Terbaik Susun Proker dan Battle of Prabu

    685 shares
    Share 274 Tweet 171
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    683 shares
    Share 273 Tweet 171
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    717 shares
    Share 287 Tweet 179

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.