INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp300 triliun pada 2026 tidak akan diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menerangkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program MBG tersebut akan selesai pada tahun 2025 dengan menggunakan skema kemitraan.
“Infrastruktur full mitra, diselesaikan tahun ini. Jumlahnya 90 persen mitra, jadi tahun depan tidak ada pembangunan infrastruktur ya sekali lagi infrastruktur sudah diselesaikan tahun ini oleh mitra,” tegas Dadan usai Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta Selatan, dikutip ANTARA, Jumat (15/8/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan penambahan anggaran itu sepenuhnya diperuntukkan untuk intervensi gizi yang menargetkan sebanyak 82 juta penerima MBG, dengan kategori siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita sehingga penghitungan alokasi anggaran diperkirakan sebesar Rp1,2 triliun per hari.
“Ya kan intervensinya saja itu, butuh intervensi Rp1,2 triliun per hari, kali kan 20 hari, 25 triliun per bulan karena jumlahnya besar,” imbuhnya.
Sebelumnya pada Rabu (13/8), Dadan menyebutkan sebanyak 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang dipersiapkan BGN bekerja sama dengan mitra, dan biaya yang dikeluarkan untuk membangun SPPG itu tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ia pun mengatakan beberapa mitra BGN yang turut membangun SPPG, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin), ormas Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI.
“Jadi, MBG sampai sekarang baru menyerap Rp8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi, secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar,” kata Dadan. (dam)
