INDOPOSCO.ID – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyinggung soal gaji guru dan dosen yang dibiayai dari keuangan negara.
Padahal penyelenggara pendidikan dan gaji tenaga pengajar wajib ditanggung negara.
“Kami sangat menyangkan statmen dari Bu Sri Mulyani, yang seolah-olah kita maknai bahwa pendidikan, untuk gaji guru, dosen semuanya negara harus memenuhi,” kata Satriwan kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Menurutnya, bendahara negara seakan tidak tanggung jawab terhadap segala hal menyangkut pendidikan. Hal tersebut bertolakbelakang dengan amanat konstitusi.
“Kami berpikir bahwa statmen Ibu Sri Mulyani yang seolah-olah negara ingin lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan,” ujar Satriwan.
“Ini justru bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31, yang mengatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya,” tambahnya.
Artinya jika mengacu pada konsep pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara, maka itu dijamin pembiayaannya dan penyelenggaraannya oleh pemerintah.
Sejauh ini negara dinilainya belum memenuhi hak para guru maupun dosen. Bahkan tenaga pengajar berstatus non-ASN pemerintah belum tuntas untuk mensejahterakan mereka. “Guru dan dosen tidak tetap diberikan upah di bawah standar minimum yang layak,” imbuh Satriwan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal gaji guru dan dosen yang dikeluhkan di media sosial. Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025).
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ucap Sri Mulyani.
Dia kemudian melemparkan pertanyaan ihwal sumber dana gaji guru dan dosen. “Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat,” tuturnya. (dan)
