INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengajak DPR dan kalangan akademisi memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur guna mempercepat pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Rini menegaskan, pengembangan kompetensi menjadi fondasi untuk membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan birokrasi modern. Menurutnya, penguatan kompetensi perlu didukung ekosistem manajemen talenta yang kolaboratif.
“Perubahan paradigma dari egosystem harus bergeser menjadi ecosystem yang terintegrasi, sehingga pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas dapat bekerja secara kolaboratif,” ujar Rini dalam keterangan, Kamis (12/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah juga dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memperluas akses teknologi sekaligus membuka peluang magang dan detasering bagi talenta aparatur.
Rini menjelaskan, saat ini terdapat 125 perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta 74 perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, terdapat 30 sekolah kedinasan serta 86 perguruan tinggi kementerian/lembaga yang tersebar di berbagai instansi.
Menurutnya, jejaring perguruan tinggi tersebut merupakan modal strategis untuk memperkuat manajemen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mempercepat reformasi birokrasi melalui pengembangan kompetensi, riset kebijakan, dan inovasi tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara per 1 Februari 2026, jumlah ASN dosen di kementerian/lembaga mencapai 121.150 orang, terdiri dari 91 persen PNS, 8,8 persen PPPK, dan 0,2 persen PPPK paruh waktu.
“Potensi sumber daya ini sangat strategis untuk mendukung pengembangan kebijakan, riset, dan inovasi yang memperkuat manajemen ASN serta percepatan reformasi birokrasi,” katanya.
Rini juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045 untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2045.
Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga pilar utama yang perlu dibangun, yakni kolaborasi birokrasi dalam pembangunan nasional, peningkatan kapabilitas birokrasi menghadapi tantangan global, serta penguatan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani.
Selain itu, penguatan kapabilitas kelembagaan, pelayanan publik yang inklusif, dan transformasi digital juga menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi.
Rini menambahkan, paradigma manajemen ASN kini menempatkan rekrutmen berbasis kompetensi sebagai faktor utama dalam membangun birokrasi profesional.
“Rekrutmen yang selektif akan menciptakan birokrasi yang andal, layanan publik yang cepat, serta iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Ia menilai perguruan tinggi dan para dosen memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi, karakter, dan pola pikir ASN melalui pendidikan, riset, serta inovasi yang selaras dengan kebutuhan birokrasi masa depan.
Karena itu, Rini berharap Politeknik STIA LAN Bandung dapat terus berkontribusi dalam menyiapkan aparatur negara yang adaptif terhadap perubahan dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Sebelumnya, Menteri Rini melakukan kunjungan kerja spesifik bersama Komisi II DPR RI. Kunker tersebut dalam rangka pengawasan penyelenggaraan sekolah kedinasan dan penguatan fungsi SDM di Politeknik STIA LAN Bandung, Rabu (11/3/2026) kemarin. (nas)
