• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Transfer Data ke Pemerintah AS Dinilai Lumrah dalam Transaksi Bisnis, Ini Alasannya

Redaksi Editor Redaksi
Minggu, 27 Juli 2025 - 09:06
in Headline
Ilustrasi - Fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Foto: ANTARA

Ilustrasi - Fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Foto: ANTARA

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pandjajaran (Unpad) Ahmad M Ramli mengatakan transfer data pribadi bukan berarti mengalihkan pengelolaan data seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) ke Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Justru, kata dia, hal ini menjadi fenomena lumrah dan tak terhindarkan dalam transaksi bisnis internasional. Bahkan pada era digital mekanisme transfer data pribadi, baik domestik maupun antarnegara sudah berlangsung lama.

BacaJuga:

24 Kantong Jenazah Dievakuasi dari PT FAM Cikande, Identifikasi DVI Bisa 2-3 Minggu

Dukung Sidang In Absentia Riza Chalid, MAKI Desak Kejagung Tuntut Hukuman Mati

BPJS Watch: Upah Minimum Tak Berkaitan dengan Produktivitas, Struktur Skala Upah Jadi Solusinya

“Hal yang harus dipahami adalah transfer data pribadi tak berarti kita mengalihkan pengelolaan seluruh data pribadi WNI kepada Pemerintah AS,” tutur Ramli seperti dikutip Antara, Minggu (27/7/2025).

Ia menjelaskan transfer data pribadi ke AS tak hanya dilakukan Indonesia, namun sudah dilakukan negara lain. Bahkan negara-negara Uni Eropa yang melindungi data pribadinya secara ketat juga sudah membuat kesepakatan terkait data pribadi dengan Pemerintah AS.

Berkaca dari apa yang dilakukan Uni Eropa, lanjutnya, mereka telah menjalin kesepakatan dengan AS dengan transaksi perdagangan senilai 7,1 triliun dolar AS. Komisi Eropa telah mengadopsi EU-US Data Privacy Framework (DPF) yang mulai berlaku sejak 10 Juli 2023.

Sementara terkait kerja sama Indonesia-AS, transfer data pribadi secara eksplisit disebut move personal data out dalam Fact Sheet (Lembar Fakta) Gedung Putih berjudul “The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal”.

Dalam lembar fakta, kata dia, secara jelas menyebut langkah menghapus Hambatan Perdagangan Digital antara Indonesia- AS. Ramli menilai poinnya adalah Indonesia akan mempermudah transfer data pribadi ke AS dengan mengakui AS sebagai negara yang memiliki perlindungan data memadai di bawah hukum Indonesia.

Menurut dia, hal ini merujuk pada mekanisme transfer data pribadi lintas negara secara kasus per kasus, untuk memastikan aliran data tetap sah dan terlindungi dalam era ekonomi digital.

Ramli mengatakan transfer data pribadi telah berlangsung di manapun. Ia mencontohkan seseorang yang akan terbang ke New York dari Jakarta, maka akan terjadi transfer data pribadi yang bahkan bisa melibatkan bukan hanya satu negara. Belum lagi jika menggunakan maskapai yang berbeda.

Contoh lain misalnya pengguna internet di Indonesia yang menurut data APJII 2025 sebanyak 221.563.479 jiwa, juga telah memberikan data pribadinya ke berbagai platform digital global untuk diproses dan ditransfer antar teritorial dan yurisdiksi.

Pemberian data pribadi itu dilakukan mulai saat membuat akun email, Zoom, Youtube, WhatsApp, ChatGPT, Google Maps, dan lainnya.

Ramli menegaskan transfer data pribadi adalah keniscayaan. Menurutnya, tanpa proses ini tidak akan ada layanan dan transaksi digital.

“Dengan kesepakatan RI-AS ini maka pekerjaan rumah besarnya adalah bagaimana negara melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dan menegakkan kepatuhan UU PDP. Tujuannya agar transfer data ke mana pun di dunia, tetap dilakukan secara akuntabel dan patuh hukum,” ucap Ramli.

Ia menambahkan pekerjaan rumah pemerintah setelah adanya kesepakatan dengan AS adalah bagaimana mengawasi praktik transfer data pribadi ke berbagai negara agar patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Dalam kaitan ini, Lembaga Perlindungan Data Pribadi berperan sangat strategis untuk menjalankan ketentuan UU PDP secara optimal. Pemerintah sebaiknya tak menunda lagi terbentuknya Lembaga PDP ini,” ujar Ramli. (wib)

Tags: Transaksi BisnisTransfer Data Pribadi

Berita Terkait.

evakuasi
Headline

24 Kantong Jenazah Dievakuasi dari PT FAM Cikande, Identifikasi DVI Bisa 2-3 Minggu

Minggu, 22 November 2026 - 19:48
Rizal-Chalid
Headline

Dukung Sidang In Absentia Riza Chalid, MAKI Desak Kejagung Tuntut Hukuman Mati

Minggu, 22 November 2026 - 19:28
Upah
Headline

BPJS Watch: Upah Minimum Tak Berkaitan dengan Produktivitas, Struktur Skala Upah Jadi Solusinya

Minggu, 22 November 2026 - 15:04
Penyadapan
Headline

Nomor Ponsel Disadap 5 Tahun, Fadli Zon Dua Kali Diperiksa Polisi sebagai Korban

Minggu, 22 November 2026 - 14:23
Susatyo-purnomo
Headline

Kasus Penyadapan Mengarah Makar, Bareskrim Masih Himpun Alat Bukti

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01
Rizal-Chalid
Headline

Riza Chalid Could Face Death Penalty in Oil Corruption Scandal, AGO Says

Sabtu, 21 November 2026 - 17:17

BERITA POPULER

  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    971 shares
    Share 388 Tweet 243
  • LEPAS E6 EV Resmi Dijual di Indonesia: Simak Harga, Spesifikasi dan Fitur Unggulannya

    860 shares
    Share 344 Tweet 215
  • Gempa Bumi Dangkal M4,6 Hantam Selatan Kota Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Bandung

    736 shares
    Share 294 Tweet 184
  • Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10508 shares
    Share 4203 Tweet 2627
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    690 shares
    Share 276 Tweet 173

OLAHRAGA

Yuddy Chrisnandi Ungkap 5 Kriteria Wapres Ideal, Dasco Dinilai Cocok
Olahraga

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics, Naik Kelas Internasional

Editor Ali Rachman
Minggu, 22 November 2026 - 11:05

INDOPOSCO.ID - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pencapaian baru dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026. Ajang lari tahunan tersebut berhasil meraih...

SelengkapnyaDetails
Pramono

PON Pantai 2026 Resmi Dibuka di Ancol, Libatkan 1.172 Atlet

Sabtu, 21 November 2026 - 19:29
forki

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 17:27
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.