INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas pengusaha yang melakukan praktik pengoplosan beras. Mengingat tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianat terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.
Ia mengaku telah mendapat laporan, negara mengalami kerugian Rp100 triliun setiap tahun akibat peredaran beras oplosan. Karenanya, distributor pengoplos beras harus diberikan sanksi hukuman penjara.
Beras merupakan salah satu komoditas yang dijual melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sementara keberadaan Kopdes Merah Putih bakal menjadi salah satu saluran distribusi beras murah dan diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas.
“Saya minta Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), Jaksa Agung, usut (kasus beras oplosan) tindak!,” kata Presiden, saat meresmikan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Ia memberikan peringatan kepada pihak tertentu yang nekat melakukan penjualan tak sesuai mutu dan di atas harga eceran tertinggi. Di sisi lain, aparat penegak hukum diingatkan soal integritas.
“Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia, usut dan tindak,” tegas Prabowo.
Bahkan Prabowo memberikan pesan mendalam tentang kehidupan dan renungan sederhana yang menggugah kesadaran. Sebab, jika negara berhasil mengembalikan kerugian dari beras oplosan dapat digunakan hal bermanfaat.
“Kita tidak tahu berapa lama, kita di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil yaing Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita,” ucapnya.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan membentuk lembaga farmasi pertahanan untuk membuat obat generik dengan harga murah. Namun, jika pemerintah mampu mengcover seluruh dana untuk rakyat miskin, maka obatnya harus gratis.
“Kalau ada uangnya. Makanya Kapolri dan Jaksa Agung tolong dikejar yang bandel-bandel itu, biar masuk Rp100 triliun tiap tahun, nakal,” tegas eks Menteri Pertahanan itu. (dan)
