INDOPOSCO.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 7.397.277 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong agar pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menjunjung prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
Menurutnya, penonaktifan dilakukan karena sebagian besar peserta tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sebagian lainnya dinilai sudah sejahtera berdasarkan uji petik.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemadanan data, agar bantuan PBI JKN tepat sasaran,” ujar Netty dalam keterangan, Senin (23/6/2025).
Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut harus transparan, akurat, dan tidak menimbulkan korban di lapangan. Terutama masyarakat miskin yang sakit kronis atau dalam kondisi medis darurat.
Menurut Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh terputus karena adanya kekeliruan atau keterlambatan pemutakhiran data.
Dia berharap pemerintah pusat dan daerah segera memverifikasi ulang peserta yang dinonaktifkan, terutama mereka yang masuk kategori miskin, sakit kronis, atau tidak mampu.
“Lakukan sosialisasi secara masif, agar masyarakat yang terdampak memahami hak dan prosedur pengajuan kembali,” katanya.
“Pemerintah harus integrasikan data kesehatan (Kemenkes) dan data kesejahteraan (Kemensos) agar kebijakan bantuan tidak berjalan secara sektoral,” sambungnya. (nas)
