INDOPOSCO.ID – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembinaan dan prestasi atlet nasional, setelah gugatan yang dilayangkan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) terhadap keputusan menteri ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dalam putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT, PTUN menolak seluruh gugatan PB PTMSI atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan PTMSI dan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia.
“Putusan ini menjadi penguat atas langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga tata kelola organisasi olahraga yang sehat, profesional, dan tidak menghambat pembinaan atlet,” demikian pernyataan resmi Kemenpora dikutip di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (15/6/2025).
Meski demikian, Kemenpora RI menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan saat ini sedang mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum dari amar putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum lanjutan, termasuk opsi banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Menteri Nomor 145 Tahun 2024 yang menjadi objek gugatan merupakan bentuk ikhtiar pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan yang berlarut-larut dan dinilai mengganggu iklim pembinaan atlet, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kemenpora menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh proses pembinaan atlet berjalan lancar tanpa terganggu oleh dinamika internal organisasi.
“Kami tetap berkomitmen untuk memastikan pembinaan dan prestasi atlet tidak terganggu oleh dinamika organisasi,” demikian pernyataan tertulis Kemenpora.
Sejalan dengan itu, Kemenpora juga terus membangun koordinasi intensif bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan suasana yang kondusif dan tertib hukum di lingkungan olahraga nasional.
Pemerintah juga membuka ruang dialog konstruktif dengan seluruh elemen olahraga, termasuk organisasi cabang olahraga, guna membangun kepastian hukum, stabilitas organisasi, dan kesinambungan pembinaan atlet demi kepentingan Merah Putih di ajang internasional.
Kemenpora mengajak seluruh pihak untuk menyikapi proses hukum ini secara bijak dan menjadikan kepentingan nasional serta masa depan atlet sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan di bidang olahraga. (dam)
