INDOPOSCO.ID – Dalam upaya membangun ketahanan energi nasional, Indonesia mulai melirik energi nuklir sebagai salah satu alternatif strategis untuk masa depan. Namun, potensi energi ini harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko yang tinggi.
“Energi nuklir bisa menjadi tulang punggung kekuatan energi nasional, tapi harus dibangun di atas fondasi keselamatan dan kepercayaan publik,” ujar Direktur Pusat Pengajian Inovasi Nuklir Energi Baru Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Orwil Jawa Barat, Muhammad Irwansyah dalam keterangan, Rabu (4/6/2025).
Ia mengatakan, HIRADC memiliki peran besar dalam menciptakan transparansi dan kontrol terhadap risiko-risiko yang ada. Menurutnya, proses HIRADC yang efektif harus melibatkan analisis multidimensi, mulai dari potensi paparan radiasi, kemungkinan kegagalan sistem pendingin reaktor, hingga risiko eksternal seperti bencana alam dan ancaman keamanan.
Ia menuturkan, sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia perlu mengelola risiko operasional dan strategis dari fasilitas nuklir secara menyeluruh. “HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control) bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan merupakan pilar utama dalam sistem manajemen risiko nuklir yang terintegrasi,” katanya.
Melalui identifikasi bahaya, dikatakan dia, penilaian risiko dan penentuan langkah pengendalian yang tepat, HIRADC menjadi jaminan bahwa pengembangan energi nuklir tidak mengorbankan keselamatan manusia dan lingkungan.
Ia menyebut, penilaian risiko tidak cukup bersifat teknis, tetapi harus diperluas ke konteks manajerial dan strategis. Penerapan pendekatan manajemen risiko dalam HIRADC juga menempatkan energi nuklir dalam kerangka pembangunan nasional yang bertanggung jawab.
“Pengambilan keputusan pada data dan proyeksi risiko yang objektif, pemerintah dan pelaku industri dapat memastikan bahwa pembangunan fasilitas nuklir berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan,” terangnya.
Diketahui, regulasi nasional melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah menetapkan standar tinggi untuk sistem keselamatan nuklir, termasuk kewajiban pelaksanaan HIRADC secara berkala. Namun, integrasi antara HIRADC dan manajemen risiko korporat masih memerlukan penguatan dari sisi budaya organisasi, pelatihan, dan komitmen pimpinan. (nas)
